RBN || Teheran
Pemerintah Iran memperketat langkah keamanan di ibu kota Teheran untuk mencegah munculnya gelombang protes anti-pemerintah. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari pemasangan pos pemeriksaan di jalan-jalan utama, pembatasan akses internet, hingga pengiriman pesan peringatan massal kepada warga.
Sejumlah warga Teheran mengatakan kepada BBC bahwa kini terdapat banyak pos pemeriksaan baru di berbagai titik kota. Di lokasi tersebut, aparat keamanan menghentikan kendaraan dan memeriksa warga yang melintas.
Beberapa pos pemeriksaan bahkan ditempatkan di bawah jembatan penyeberangan dan di dalam terowongan jalan. Langkah ini dilakukan setelah muncul laporan bahwa sejumlah pos pemeriksaan yang berada di tengah jalan sebelumnya menjadi target serangan drone.
Media Iran yang berhaluan keras, Fars News Agency, melaporkan pada 11 Maret bahwa sejumlah aparat keamanan tewas dalam serangan Israel di empat pos pemeriksaan di Teheran.
Fars menyebutkan jumlah tidak resmi menunjukkan sekitar 10 anggota pasukan keamanan tewas dalam serangan di empat distrik ibu kota.
Sementara itu, Human Rights Activists News Agency (Hrana) yang berbasis di Amerika Serikat menyatakan telah mengonfirmasi sedikitnya 7.000 warga sipil tewas selama gelombang protes yang terjadi.
Seorang pria berusia 20-an tahun yang tinggal di Teheran menceritakan kepada BBC pengalamannya saat melewati salah satu pos pemeriksaan. Ia pernah dihentikan dan mobilnya diperiksa oleh aparat.
“Saya mulai mengatakan hal-hal seperti, ‘Terima kasih atas kerja keras Anda,’ seolah-olah mereka benar-benar bekerja keras dan saya menghargainya,” katanya.
Setelah pemeriksaan selesai, aparat keamanan akhirnya membiarkannya melanjutkan perjalanan.
Seorang perempuan berusia 20-an tahun juga mengaku kini lebih berhati-hati dalam berpenampilan di ruang publik.
“Saya biasanya selalu memakai pakaian berwarna cerah. Tapi sekarang tidak lagi,” katanya. “Saya takut dengan patroli mereka, khawatir kalau saya memakai sesuatu yang terlalu mencolok itu bisa membuat mereka tersinggung.”
Di tengah pembatasan internet yang diberlakukan pemerintah sejak konflik bersenjata dimulai, sebagian warga mencoba mencari cara untuk tetap terhubung dengan dunia luar.
Seorang pria muda di Teheran mengaku menjual akses internet aman kepada sejumlah orang agar mereka dapat melewati pemblokiran internet nasional yang diterapkan pemerintah.
Ia mengatakan pernah merasa sangat khawatir ketika taksi yang ditumpanginya melewati pos pemeriksaan di sebuah terowongan di Teheran.
“Apa yang saya lakukan sebagai pekerjaan dianggap sebagai kejahatan di Republik Islam,” jelasnya. “Saya benar-benar khawatir, karena saya membawa laptop dan ponsel.”
Namun, ia beruntung karena aparat tidak melakukan pemeriksaan di dalam taksi.
“Untungnya mereka tidak memeriksa taksi itu,” katanya.
Pemerintah Iran sendiri menindak keras penggunaan layanan internet satelit seperti Starlink. Media semi-resmi Mehr News Agency melaporkan pada 12 Maret bahwa polisi telah menangkap seorang pria berusia 37 tahun di Provinsi Fars karena diduga menjual layanan internet “tanpa filter” menggunakan perangkat Starlink.
Wakil Komandan Polisi Provinsi Fars menyebut pria tersebut diduga membangun jaringan di beberapa provinsi untuk menjual akses internet Starlink.
“Perangkat Starlink dan peralatan terkait ditemukan di tempat persembunyian tersangka,” katanya.
Penggunaan Starlink di Iran dapat dikenai hukuman hingga dua tahun penjara. Pihak berwenang juga dilaporkan aktif mencari antena Starlink untuk mencegah warga terhubung ke internet global.
Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajerani, pada 10 Maret mengatakan pemerintah sedang berupaya memulihkan akses internet “bagi mereka yang dapat menyuarakan suara negara kepada dunia.”
Sementara itu, harga akses internet ilegal yang diperjualbelikan melalui aplikasi Telegram dilaporkan mencapai sekitar 6 dolar AS atau sekitar Rp95 ribu untuk 1 gigabyte data. Harga tersebut tergolong mahal di Iran, di mana rata-rata gaji bulanan diperkirakan hanya sekitar 200 hingga 300 dolar AS.
Meskipun beberapa aplikasi domestik Iran masih dapat digunakan, sejumlah warga mengatakan kepada BBC bahwa mereka khawatir aplikasi tersebut tidak cukup aman untuk mengatur aksi protes dibandingkan platform pesan terenkripsi.
Dalam wawancara dengan CBS pada 15 Maret, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ditanya mengapa ia bisa melakukan wawancara melalui Zoom sementara warga Iran tidak memiliki akses internet.
“Itu karena saya adalah suara semua orang Iran. Saya membela hak-hak mereka,” jawabnya.
Selain pejabat pemerintah, sejumlah jurnalis di Iran juga dilaporkan memiliki akses internet khusus melalui apa yang disebut “kartu SIM putih”, yang memungkinkan mereka menggunakan internet tanpa pembatasan dari pemerintah.
Beberapa warga Teheran juga mengatakan kepada BBC Persian bahwa sejak perang dimulai, mereka kerap mendengar pengeras suara di malam hari yang memutar lagu-lagu dan seruan dukungan kepada pemerintah. Pada saat yang sama, kelompok pendukung pemerintah terlihat berkeliling di jalan sambil membawa bendera Republik Islam Iran.
Sumber: BBC
