RBN || Jakarta
Gerakan Srikandi Indonesia (GSI) mendorong pemerintah untuk memperluas ekosistem perfilman nasional hingga ke berbagai daerah melalui gagasan “Satu Kabupaten Satu Bioskop”. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat di seluruh Indonesia memiliki akses yang sama terhadap tontonan berkualitas sekaligus mendorong tumbuhnya industri kreatif di daerah.
Ketua Umum Gerakan Srikandi Indonesia, Dewie Yasin Limpo, menegaskan pembangunan perfilman nasional tidak seharusnya hanya terpusat di ibu kota maupun kota-kota besar. Menurutnya, masyarakat di daerah juga berhak menikmati film yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi media pendidikan, dakwah, pembelajaran, dan pengenalan budaya Indonesia.
“Gerakan Srikandi Indonesia ingin memohon kepada pemerintah bahwa saatnya sekarang film-film ini harus ada bioskop-bioskop di setiap kabupaten,” kata Dewie dalam sambutannya pada peluncuran poster dan trailer resmi film Ibadah & Cinta di Jakarta, Sabtu (18/7/2026).
Ia menilai pemerataan pembangunan di Indonesia perlu diikuti dengan pemerataan akses terhadap industri hiburan dan ekonomi kreatif. Selama ini, pemerintah telah menggulirkan berbagai program pembangunan untuk masyarakat di daerah. Namun, menurut Dewie, pengembangan ekosistem perfilman juga layak menjadi perhatian.
“Bukan saja koperasi-koperasi, bukan saja dapur-dapur (Makan Bergizi Gratis), tapi juga kita berikan tontonan kepada masyarakat. Kita berikan di setiap kabupaten saja satu bioskop,” tegasnya.
Dewie mengatakan Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat besar untuk diangkat ke layar lebar. Keberagaman suku, tradisi, bahasa, hingga potensi alam yang dimiliki setiap daerah merupakan sumber inspirasi yang dapat terus dikembangkan oleh para sineas Indonesia.
Menurutnya, kehadiran bioskop di setiap kabupaten tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat sebagai penikmat film, tetapi juga dapat membuka peluang ekonomi baru bagi industri perfilman nasional. Bioskop di daerah diyakini mampu menjadi ruang bagi lahirnya talenta-talenta lokal sekaligus memperluas pasar bagi film-film Indonesia.
Selain itu, pemerataan fasilitas perfilman juga diharapkan mampu mendorong lahirnya lebih banyak karya yang mengangkat identitas budaya dan potensi daerah. Dengan demikian, perfilman nasional tidak hanya berkembang dari sisi industri, tetapi juga menjadi sarana pelestarian dan promosi kekayaan budaya Indonesia.
Usulan “Satu Kabupaten Satu Bioskop” menjadi salah satu gagasan yang diharapkan dapat memperkuat pemerataan pembangunan sektor kreatif di Indonesia, sehingga masyarakat di berbagai wilayah memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan mengembangkan industri perfilman nasional.
Sumber: Tribunnews
