RBN || Jakarta
Sabtu (26/7) jadi hari yang penuh wawasan bagi para pemerhati transportasi di tanah air. Dalam Bincang Online Inspiratif (BIONS) seri ke-266 yang digelar lewat Zoom dan YouTube, dua pakar transportasi nasional Ki Darmaningtyas dan Djoko Setijowarno membedah persoalan pelik soal konektivitas dan akses transportasi publik yang masih timpang di Indonesia.
Masalah klasiknya? Pembangunan infrastruktur terlalu “Jawa-sentris”, sementara kawasan luar Jawa, apalagi daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), seperti masih jadi penonton.
“Penting memang membangun jalan tol di Jawa, tapi jauh lebih penting membangun pelabuhan dan kapal-kapal di luar Jawa. Masyarakat daerah juga berhak dapat akses transportasi yang layak,” ujar Ki Darmaningtyas lugas.
Transportasi Laut Masih Minim, Kapal Perintis Sudah Uzur
Indonesia yang berupa negara kepulauan seharusnya menjadikan transportasi laut sebagai tulang punggung. Sudah ada program kapal perintis seperti Sabuk Nusantara dan penerbangan rintisan, tapi itu belum cukup.
“Kapal-kapal Pelni sekarang banyak yang sudah tua. Harus ada penggantian armada dan peningkatan frekuensi pelayaran,” tegas Ki Darmaningtyas.
Sementara itu, Djoko Setijowarno menyoroti persoalan ketimpangan anggaran. “Bayangkan, subsidi KRL mencapai Rp1,6 triliun, tapi transportasi perintis seluruh Indonesia hanya dapat jatah kurang dari Rp200 miliar untuk 300 rute!”
“Kalau subsidi KRL di akhir pekan saja dialihkan sebagian, bisa untuk beli kapal atau perbaiki jalan di pulau-pulau kecil,” usul Djoko.
Konektivitas Tak Cukup Andalkan Ojek Online
Transportasi daring memang membantu, terutama di kota besar. Tapi bagi wilayah tanpa sinyal atau infrastruktur dasar, ojek online jelas bukan solusi konektivitas.
“Ojek sudah ada sebelum online, bedanya sekarang pakai aplikasi. Tapi kalau akses jalannya rusak atau sinyal nggak ada, tetap nggak membantu,” kata Ki Darmaningtyas.
Hal ini diperkuat oleh Djoko, yang menyebutkan Jakarta sebagai contoh kota yang sukses membangun sistem transportasi publik, tapi butuh 20 tahun dan tekanan dari masyarakat sipil.
“Peran LSM dan netizen di medsos besar banget. Mereka bisa jadi suara masyarakat yang mendorong pemerintah buat sediakan angkutan umum yang aman, nyaman, dan manusiawi,” ucapnya.
Transportasi Seharusnya Jadi Hak Dasar
Ki Darmaningtyas mengingatkan bahwa transportasi publik semestinya bukan cuma layanan, tapi hak dasar. Negara maju bisa berkembang karena akses transportasinya baik dan merata.
“Kalau mau Indonesia maju, transportasi publik nggak bisa dikesampingkan. Komunitas dan masyarakat sipil juga perlu aktif menekan pengambil kebijakan — tapi tentu dengan idealisme dan semangat perbaikan,” pungkas Ki Darmaningtyas.
