RBN || Washington DC
Pemerintah Amerika Serikat (AS) membatalkan rencana pengerahan 4.000 tentaranya ke Polandia. Keputusan tersebut diumumkan secara mendadak dan menimbulkan tanda tanya karena belum ada penjelasan rinci mengenai alasan utama pembatalan pengerahan pasukan itu. Kebijakan tersebut muncul di tengah langkah Washington yang sedang melakukan penataan ulang kekuatan militernya di kawasan Eropa.
Pelaksana Tugas Kepala Staf Angkatan Darat AS, Jenderal Christopher LaNeve, mengatakan pembatalan pengerahan dilakukan setelah Komando Eropa AS menerima instruksi terkait pengurangan pasukan. Pernyataan itu disampaikan dalam sidang kongres AS saat membahas rencana pengerahan militer Amerika di Eropa. LaNeve menjelaskan bahwa Tim Tempur Brigade Lapis Baja ke-2 menjadi unit yang diputuskan tidak jadi dikirim ke Polandia.
Meski pengerahan dibatalkan, beberapa elemen pasukan AS disebut sudah lebih dahulu diberangkatkan ke luar negeri dan perlengkapan militernya sedang dalam perjalanan. LaNeve juga menyebut keputusan tersebut berasal dari kantor Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth. Sementara itu, Menteri Angkatan Darat AS Dan Driscoll mengatakan pembatalan pengerahan baru diputuskan beberapa hari terakhir.
Keputusan mendadak tersebut mendapat kritik dari anggota DPR AS dari Partai Republik, Don Bacon. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah Polandia tidak menerima pemberitahuan sebelumnya mengenai pembatalan pengerahan pasukan tersebut. Menurutnya, pihak Polandia merasa terkejut setelah mengetahui keputusan itu. Bacon bahkan menyebut langkah pemerintah AS sebagai tindakan yang memalukan karena dilakukan tanpa komunikasi yang jelas kepada negara sekutu.
Di sisi lain, Pentagon sebelumnya juga telah mengumumkan rencana penarikan sekitar 5.000 tentara AS dari Jerman dalam enam hingga dua belas bulan ke depan. Menteri Pertahanan Polandia, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, pada Jumat (15/5), menyatakan bahwa pembatalan pengerahan pasukan AS ke negaranya kemungkinan berkaitan dengan rencana penarikan pasukan Amerika Serikat dari Jerman.
Kebijakan tersebut muncul di tengah ketegangan hubungan Presiden AS Donald Trump dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz terkait perang AS-Israel melawan Iran.
Sumber: Detik News
