RBN || Jakarta
Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus meminta pemerintah daerah mempercepat upaya penanggulangan kasus tuberkulosis (TBC), terutama di sejumlah wilayah Jawa Barat yang masih mencatat angka kasus cukup tinggi.
Menurut Wiyagus, penanganan TBC merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah diminta memberikan perhatian serius melalui penguatan perencanaan serta penganggaran di tingkat daerah.
“Tuberculosis ini salah satu penyakit yang boleh dikatakan endemik dan memang harus mendapat perhatian khusus,” ujar Wiyagus dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Pernyataan tersebut disampaikan usai kegiatan Penguatan Komitmen dan Aksi Nyata dalam Upaya Percepatan Eliminasi TBC yang digelar di Gedung Mohamad Toha, Soreang, Kabupaten Bandung.
Dalam kesempatan itu, Wiyagus juga menekankan pentingnya keterbukaan data kasus TBC. Ia meminta pemerintah daerah tidak ragu menyampaikan kondisi sebenarnya di lapangan agar strategi penanganan dapat dirumuskan secara tepat.
“Kita jangan malu untuk mengekspos data yang sesungguhnya sekalipun itu besar dari segi angka. Justru dari situ kita bisa menentukan strategi yang tepat untuk penanganannya,” katanya.
Menurutnya, transparansi data akan membantu pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun langkah yang lebih efektif untuk menekan penyebaran penyakit tersebut.
Wiyagus juga menegaskan bahwa percepatan penanggulangan TBC membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa. Peran camat, kepala desa, tenaga kesehatan, serta kader masyarakat dinilai sangat penting dalam menjangkau masyarakat secara langsung.
Selain itu, penanganan TBC juga harus mempertimbangkan berbagai faktor risiko yang memengaruhi penyebaran penyakit, seperti kepadatan hunian, ventilasi rumah yang kurang memadai, kondisi kemiskinan, serta sanitasi yang tidak layak.
Melalui kerja sama yang terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan angka kasus TBC dapat ditekan sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Langkah ini juga dinilai penting untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sebagai bagian dari pembangunan nasional.
Sumber: Antara News
