RBN || Semarang
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah mencatat hilangnya sekitar 11 ribu hektare hutan selama periode 2014–2024. Deforestasi yang terjadi secara masif itu dinilai turut memperparah bencana hidrometeorologi yang belakangan kerap melanda berbagai wilayah di Jawa Tengah.
Data tersebut disampaikan Campaign and Media Manager WALHI Jateng, Zalya Tilaar, dalam Forum Diskusi DPD Ikatan Sarjana Katolik Indonesia di Keuskupan Agung Semarang, Rabu (28/1/2026).
“Dalam kurun satu dekade, dari 2014 sampai 2024, terjadi deforestasi kurang lebih 11 ribu hektare. Ini masif terjadi di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, terutama di Kabupaten Brebes, Cilacap, dan Grobogan,” ujar Zalya.
Menurut Zalya, alih fungsi hutan banyak terjadi di wilayah tangkapan air di kawasan hulu. Aktivitas industri ekstraktif seperti pertambangan, hak guna usaha perkebunan, izin pinjam pakai kawasan hutan, hingga pembangunan sektor energi di pegunungan tengah disebut menjadi pemicu utama kerusakan lingkungan.
Ia menegaskan, banjir berulang yang terjadi di Jawa Tengah tidak bisa lagi dilihat sebagai bencana alam semata, melainkan sudah masuk kategori bencana ekologis akibat kebijakan dan aktivitas manusia.
“Ini bukan sekadar alam yang marah. Yang kita hadapi sekarang adalah krisis ekologis. Dampaknya dirasakan dari wilayah pesisir seperti Semarang dan Demak, kawasan pegunungan, hingga daerah tengah seperti Kudus dan Pemalang,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Widi Hartanto, mengakui bahwa alih fungsi hutan dan degradasi sumber daya hutan masih menjadi persoalan serius, termasuk di kawasan Gunung Slamet.
“Alih fungsi lahan dan penebangan masih terjadi. Ini menjadi perhatian kami, terutama di Gunung Slamet,” ujar Widi.
Ia menjelaskan, perubahan tutupan hutan dari tanaman keras menjadi tanaman selulosa telah menurunkan daya resap air serta meningkatkan risiko erosi dan banjir. Karena itu, pemerintah mendorong penerapan pola agroforestry, yakni kombinasi tanaman keras dan tanaman semusim, untuk menjaga keseimbangan ekosistem.
“Kalau hujan ekstrem, dampak erosi bisa ditekan. Semua harus berjalan beriringan,” ucapnya.
Widi menambahkan, Pemprov Jawa Tengah bersama berbagai pihak terus mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan melalui penanaman kembali dan pengembangan agroforestry. Upaya ini mulai menunjukkan hasil dengan menurunnya luas lahan kritis.
Pada 2021, lahan kritis di Jawa Tengah tercatat mencapai 392.153 hektare. Angka tersebut turun menjadi 317.629 hektare pada 2024, atau berkurang sekitar 70 ribu hektare.
“Ini menunjukkan rehabilitasi mulai berdampak positif. Program dari Kementerian Kehutanan juga akan terus berjalan beberapa tahun ke depan,” pungkas Widi.
Sumber: detikcom
