News Portal
RBN || Jakarta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyoroti meningkatnya jumlah anak yang terpapar judi online di Indonesia. Berdasarkan data yang disampaikan, sekitar 200.000 anak telah terpapar praktik perjudian daring, … Read More
RBN || Jakarta Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan upaya pelindungan anak di ruang digital mulai menunjukkan hasil nyata. Hingga 10 April 2026, platform TikTok telah menonaktifkan sekitar 780 … Read More
RBN || Jakarta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmennya dalam melindungi anak di ruang digital dengan menyisir dan memverifikasi akun pengguna anak di berbagai platform media sosial. Langkah ini … Read More
RBN || Jakarta Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi mengimplementasikan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ranah Digital (PP TUNAS) mulai 28 Maret 2026. Aturan ini mewajibkan … Read More
RBN || Jakarta Upaya melindungi anak di ruang digital kini memasuki babak baru. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata … Read More
RBN || Jakarta Pengenalan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP Tunas dinilai perlu melibatkan peran … Read More
RBN || Jakarta Kebijakan pemerintah Indonesia yang membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun mendapat perhatian dari sejumlah pemimpin dunia. Aturan ini diterbitkan melalui Peraturan Menteri … Read More
RBN || Jakarta Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) Nomor 9 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola … Read More
RBN || Jakarta Pemerintah Indonesia resmi menetapkan 28 Maret 2026 sebagai hari pertama penerapan pembatasan usia anak dalam mengakses platform digital berisiko tinggi. Hal ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) … Read More
