RBN || Jakarta
Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, memastikan akan turun langsung menindaklanjuti informasi mengenai dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi di Tokopedia dan TikTok. Langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh fakta secara menyeluruh sebelum pemerintah menentukan sikap.
Said menegaskan pemerintah tidak ingin mengambil kesimpulan hanya berdasarkan informasi dari satu pihak. Karena itu, ia berencana bertemu langsung dengan pekerja maupun manajemen perusahaan guna mendapatkan gambaran utuh mengenai persoalan yang terjadi.
“Saya sedang mengatur waktu untuk bertemu langsung dengan para pekerja maupun pihak perusahaan. Kita tidak boleh hanya mendengar dari satu sisi. Pemerintah harus mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi,” kata Said, Minggu (5/7/2026).
Menurut Said, persoalan ketenagakerjaan di sektor ekonomi digital memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri manufaktur. Oleh sebab itu, penyelesaiannya harus dilakukan secara menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek.
“Tokopedia dan TikTok merupakan bagian dari industri ekonomi digital berbasis platform. Karena itu, kami akan turun terlebih dahulu mencari fakta di lapangan. Saya akan mengajak Kementerian Ketenagakerjaan untuk bersama-sama melakukan pendalaman agar diketahui secara jelas akar persoalannya,” tutur Said.
Ia menegaskan, apabila hasil pendalaman menemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemerintah akan bertindak sesuai dengan kewenangannya.
“Kalau ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, tentu harus diluruskan. Negara hadir untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan seluruh ketentuan hukum dipatuhi,” tegasnya.
Meski demikian, Said mengingatkan bahwa pemerintah juga harus memperhatikan kondisi bisnis yang sedang dihadapi perusahaan. Apabila penyebab PHK berkaitan dengan perubahan pasar, transformasi model bisnis, atau tekanan ekonomi yang menyebabkan perusahaan mengalami kerugian, maka penyelesaiannya perlu ditempuh melalui dialog yang melibatkan pemerintah, perusahaan, dan pekerja.
“Tidak semua persoalan PHK memiliki penyebab yang sama. Kalau masalahnya berkaitan dengan situasi pasar atau kondisi bisnis perusahaan, tentu kita akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik yang tetap melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha,” jelasnya.
Said mengungkapkan, pendekatan dialog langsung yang difasilitasi pemerintah sebelumnya telah diterapkan dalam sejumlah kasus hubungan industrial dan dinilai efektif mencegah terjadinya PHK dalam jumlah besar.
“Pengalaman kami menunjukkan bahwa dialog yang difasilitasi pemerintah dapat menghasilkan solusi yang baik. Dalam salah satu kasus, sekitar 4.000 pekerja berhasil diselamatkan dari ancaman PHK melalui pendekatan tersebut. Karena itu, pendekatan yang sama akan kami lakukan terhadap persoalan di sektor ekonomi digital,” ujar Said.
Dalam waktu dekat, Said menargetkan dapat bertemu dengan para pekerja Tokopedia dan TikTok bersama Kementerian Ketenagakerjaan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai kondisi yang terjadi.
Sebelumnya, TikTok melalui entitas usahanya di Indonesia, PT Tokopedia, dikabarkan melakukan efisiensi yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja terhadap sebagian besar karyawan eks Tokopedia. Informasi yang beredar menyebutkan sekitar 90 persen karyawan eks Tokopedia terdampak kebijakan tersebut. Pemerintah menyatakan akan mendalami informasi itu sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Sumber: SindoNews
