RBN || Jakarta
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan PT PLN (Persero) dan kementerian terkait untuk segera mengambil langkah-langkah terukur guna mengatasi persoalan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa dalam beberapa pekan terakhir.
Arahan tersebut disampaikan setelah Presiden memanggil jajaran direksi PLN bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam sebuah pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta.
Dalam keterangannya kepada media, Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah bersama PLN telah melakukan evaluasi terhadap berbagai faktor yang memengaruhi stabilitas pasokan listrik. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Menurut Bahlil, secara kuantitas pasokan batu bara sebenarnya telah mencukupi kebutuhan PLN. Namun, persoalan muncul pada ketersediaan batu bara dengan kualitas kalori menengah yang dibutuhkan dalam proses pencampuran bahan bakar (blending) untuk operasional pembangkit listrik.
“Sebenarnya, secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha, 134 juta untuk satu tahun, sekarang bulan enam, itu harusnya no issue. Ternyata yang PLN keluhkan adalah kalori yang medium untuk blending,” ujar Bahlil, Senin (22/6/2026).
Selain persoalan pasokan bahan bakar, pemerintah juga mencermati sejumlah kendala teknis yang terjadi pada pembangkit listrik yang turut memengaruhi keandalan sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah membantu PLN dalam memastikan ketersediaan pasokan batu bara dan membentuk tim khusus yang bertugas mengawasi proses pengadaan. Tim tersebut melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Batubara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Inspektorat Jenderal terkait.
“Kalau ini tidak diawasi, kita tidak mau lagi seperti ini terus. Maka saya membentuk tim pengadaannya itu dari PLN, Dirjen Batubara, BPKP, dan Inspektur Jenderal,” kata Bahlil.
Selain itu, pemerintah meminta PLN segera melakukan pemeliharaan (maintenance) secara menyeluruh terhadap infrastruktur kelistrikan agar pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan optimal dan gangguan serupa tidak terulang di masa mendatang.
Bahlil menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar seluruh pihak bergerak cepat dalam menyelesaikan persoalan tersebut demi menjamin kepastian layanan listrik bagi masyarakat.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami adalah segera memastikan untuk melakukan langkah-langkah yang terukur dalam rangka percepatan agar tidak lagi terjadi hal seperti ini,” ungkapnya.
Pemerintah menilai keandalan pasokan listrik memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional. Selain menjamin kebutuhan masyarakat, stabilitas sektor energi juga menjadi fondasi penting bagi percepatan hilirisasi industri, penguatan ketahanan energi nasional, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Melalui langkah evaluasi dan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah berharap sistem kelistrikan nasional, khususnya di Pulau Jawa, dapat kembali stabil sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu oleh pemadaman listrik bergilir.
Sumber: Detik News
