RBN ||Semarang
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggelar rapat koordinasi percepatan Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Gedung Gradika Bakti Praja, Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, Kamis (25/9/2025). Rapat ini menjadi langkah nyata Pemprov Jateng dalam mendukung target nasional pembangunan 3 juta rumah.
Hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Sekretaris Daerah Sumarno, Asisten Ekonomi Pembangunan Sujarwanto Dwiatmoko, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim) Jateng Boedyo Dharmawan. Selain itu, para kepala daerah dari 35 kabupaten/kota, perwakilan perbankan, dan pengembang juga ikut serta.
FLPP Permudah Akses Rumah Layak Huni
FLPP merupakan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diluncurkan sejak 2021. Program ini memberikan sejumlah kemudahan bagi masyarakat, seperti uang muka ringan, pembebasan biaya premi asuransi, bunga maksimal 5 persen, serta cicilan yang terjangkau.
Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, menegaskan komitmen perbankan dalam mendukung program ini. Menurutnya, masyarakat bisa mendapatkan rumah dengan DP mulai 1 persen, cicilan Rp1 juta per bulan, serta subsidi bantuan DP sebesar Rp4 juta.
Backlog Perumahan Masih Tinggi
Gubernur Ahmad Luthfi menyebut percepatan program ini mendesak dilakukan. Berdasarkan data Pemprov Jateng, masih terdapat kekurangan rumah (backlog) sebanyak 1,357 juta unit.
“Program pemerintah 3 juta rumah harus kita akselerasi di Jawa Tengah. Dengan backlog sebesar 1,357 juta rumah, kita perlu percepatan bersama,” tegas Luthfi seusai memimpin rakor.
Kendala dan Solusi Bersama
Dalam rapat, berbagai kendala juga dibahas, mulai dari lambannya proses perizinan hingga keterlambatan penyediaan sarana dasar, seperti air bersih dari PDAM dan sambungan listrik dari PLN.
“Kita duduk bersama dengan bupati, wali kota, pengembang, dan perbankan untuk mencari solusi. Dengan kolaborasi, target 3 juta rumah bisa lebih cepat tercapai sesuai arahan Kementerian Perumahan,” jelas Luthfi.
Pemprov Jateng juga mendorong agar perizinan dipersingkat maksimal 10 hari kerja, termasuk pemecahan sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN). Langkah ini diharapkan memudahkan pengembang bergerak cepat sehingga masyarakat segera memperoleh rumah layak huni.
Tindak Lanjut Pemprov Jateng
Hasil rapat akan ditindaklanjuti melalui surat edaran gubernur kepada bupati, wali kota, dan pengembang. Pemprov Jateng berharap kebijakan ini mampu mempercepat distribusi rumah layak huni sekaligus mendukung target pemerintah pusat dalam program 3 juta rumah.
