RBN || Bekasi
Pemerintah Kota Bekasi menunjukkan komitmennya terhadap transparansi publik dengan mengikuti kegiatan Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Acara yang digelar oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat ini berlangsung di Mini Teater UPTD PLDDIG Diskominfo Jabar (Jabar Command Center), Bandung, pada Senin (10/11).
Wakil Wali Kota Bekasi, Drs. Abdul Haris Bobihoe, hadir bersama Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfostandi) Kota Bekasi, Drs. Nadih Arifin. Dalam kesempatan tersebut, mereka memaparkan berbagai langkah nyata Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Agenda ini merupakan bagian dari verifikasi Self-Assessment Questionnaire (SAQ) yang menjadi tolok ukur penerapan keterbukaan informasi publik di setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat. Melalui forum tersebut, para peserta diberi ruang untuk mempresentasikan inovasi, kebijakan, serta capaian dalam pelayanan informasi publik.
Abdul Haris menegaskan bahwa Pemerintah Kota Bekasi terus mendorong digitalisasi layanan publik agar masyarakat dapat mengakses informasi secara mudah dan cepat. Salah satu inovasi yang menjadi kebanggaan daerah adalah aplikasi Patriot Single Windows, karya Diskominfostandi yang kini tersedia di Playstore. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah warga memperoleh berbagai layanan dan informasi pemerintahan dalam satu pintu digital.
Partisipasi aktif dalam uji publik ini diharapkan dapat memperkuat posisi Kota Bekasi sebagai daerah informatif di Jawa Barat. Lebih dari itu, langkah ini menjadi bentuk nyata komitmen Pemkot Bekasi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi demi pelayanan publik yang lebih baik.
