RBN || Jakarta
Pemerintah merespons sorotan terkait ketimpangan kekayaan, di mana harta 50 orang terkaya disebut setara dengan puluhan juta warga, dengan menegaskan berbagai program strategis untuk mendorong pemerataan ekonomi, salah satunya melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang sejak Juli 2025 telah mencapai 80.081 unit berbadan hukum, program ini didukung skema pinjaman afirmatif hingga Rp 3 miliar per unit dengan bunga 6 persen per tahun, “Tujuannya memotong rantai tengkulak dan memperkuat akses petani dan UMKM desa terhadap pasar,” ujar Haryo, langkah ini diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa sekaligus mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan.
Selain itu, pemerintah juga mengandalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hingga April 2026 program ini diklaim telah menjangkau 65,2 juta penerima manfaat dengan melibatkan lebih dari 46.000 UMKM dan menyerap sekitar 1,3 juta tenaga kerja, program ini tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi tetapi juga berperan dalam menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku usaha kecil.
Di sektor industri, kebijakan hilirisasi terus didorong sebagai solusi struktural dalam memperkuat ekonomi nasional, sepanjang 2025 realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp 584,1 triliun atau sekitar 30,2 persen dari total investasi nasional sebesar Rp 1.931,2 triliun dengan pertumbuhan 43,3 persen secara tahunan, “Tujuannya memastikan nilai tambah dari sumber daya alam berputar di dalam negeri dan menjangkau rantai usaha yang lebih luas,” kata Haryo, strategi ini diharapkan mampu menciptakan efek berantai bagi perekonomian domestik.
Pemerintah juga memperluas akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menyasar pelaku usaha mikro dan kecil, pada triwulan I 2026 penyaluran KUR telah mencapai Rp 68,17 triliun kepada sekitar 1,11 juta debitur, dengan porsi signifikan berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, “KUR menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang memperluas kesempatan berusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat bawah dan mendorong mobilitas ekonomi yang lebih inklusif,” jelas Haryo.
Sejumlah indikator ekonomi turut menunjukkan perbaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rasio gini per September 2025 turun menjadi 0,363 dari sebelumnya 0,375 pada Maret 2025 dan 0,381 pada September 2024, sementara itu pengeluaran 40 persen kelompok terbawah meningkat menjadi 19,28 persen, meski demikian pemerintah menilai rasio gini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat sehingga pendekatan kebijakan yang dilakukan bersifat struktural dan berkelanjutan guna menciptakan pemerataan ekonomi yang lebih adil.
Sumber: Detik Finance
