RBN || Jakarta
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya tengah mengkaji usulan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Kajian tersebut dilakukan dengan tetap mengutamakan aspirasi rakyat serta landasan konstitusional sebagai pilar demokrasi Indonesia.
“Setiap sistem memiliki plus dan minusnya. Kami mencari mana yang memberikan manfaat paling besar bagi rakyat,” ujar Hasto saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Minggu (7/12).
Menurut Hasto, tantangan utama dalam menentukan mekanisme pemilihan kepala daerah adalah memastikan kepemimpinan yang lahir memiliki legitimasi kuat dan mampu memperkuat kualitas demokrasi. Bagi PDIP, esensi dari kepemimpinan lima tahunan itu adalah menghadirkan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menekan berbagai bentuk ketidakadilan.
“Yang terpenting adalah kepala daerah mampu mengambil keputusan politik yang berpihak pada rakyat,” tegasnya.
Meski mempertahankan pemilihan langsung sebagai mekanisme demokratis yang memberikan ruang partisipasi luas bagi masyarakat, Hasto menyatakan PDIP tidak menutup mata terhadap usulan pemilihan melalui DPRD. Usulan ini sebelumnya disampaikan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, dan mendapat sambutan dari Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo menilai, biaya politik yang sangat besar dalam pemilihan langsung kerap menjadi pintu masuk praktik korupsi. Beban kampanye dan biaya komunikasi politik dianggap menjadi salah satu faktor yang menjerat sejumlah kepala daerah dalam kasus hukum.
“Tentu kami menangkap alasan itu, dan semuanya akan kami kaji dalam rapat kerja nasional awal tahun depan,” ujar Hasto.
Ia menambahkan, sikap resmi PDIP akan ditentukan melalui forum internal yang akan melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap dampak sistem pemilihan. PDIP memastikan bahwa keputusan apa pun harus memberi manfaat maksimal bagi demokrasi dan kesejahteraan rakyat.
“Yang kami jaga adalah amanat konstitusi tentang demokrasi yang jujur dan adil. Pada akhirnya, rakyatlah yang harus menjadi pusat setiap kebijakan,” tutup Hasto.
Sumber CNN Indonesia
