RBN || Purwokerto
Rencana pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan di Kabupaten Banyumas menjadi sorotan ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Banyumas Raya Marah. Mereka mempertanyakan urgensi pembangunan satuan militer baru di wilayah yang selama ini dinilai aman dan kondusif.
Isu tersebut disampaikan usai aksi demonstrasi yang digelar di depan Kantor Bupati Banyumas, Sabtu (13/6/2026). Wakil Presiden Mahasiswa UIN Prof KH Saifuddin Zuhri (UIN Saizu) Purwokerto, Muhammad Zulfan Azmi, mengaku mahasiswa telah mengikuti perkembangan informasi terkait rencana pembentukan batalyon di sejumlah daerah, termasuk Banyumas.
Menurut Zulfan, nama Kecamatan Patikraja sempat disebut sebagai salah satu lokasi yang dipertimbangkan untuk pembangunan batalyon tersebut.
“Jujur, kami sejak awal merasa khawatir ketika muncul pemberitaan mengenai rencana pembangunan batalyon di berbagai daerah. Kami juga mendengar adanya isu bahwa di wilayah Patikraja akan dibangun batalyon,” katanya, Sabtu (13/6/2026).
Ia menjelaskan, berdasarkan informasi yang beredar, satuan tersebut disebut akan dihuni sekitar 500 hingga 1.000 personel. Meski belum ada kepastian resmi mengenai jumlah maupun lokasi pembangunan, mahasiswa menilai rencana tersebut perlu dikaji lebih mendalam.
“Yang menjadi pertanyaan kami, Banyumas selama ini relatif aman. Kami tidak sedang menghadapi konflik ataupun ancaman penjajahan dari negara lain. Karena itu muncul pertanyaan, untuk apa lagi dibangun pasukan dalam jumlah besar di wilayah ini?” ujarnya.
Selain mempertanyakan alasan pembangunan batalyon, para mahasiswa juga menyoroti keterlibatan TNI yang dinilai semakin luas dalam berbagai program yang selama ini menjadi ranah sipil.
Zulfan berpendapat, program ketahanan pangan maupun pembangunan daerah seharusnya dapat dijalankan oleh pemerintah daerah bersama masyarakat tanpa harus melibatkan unsur militer secara dominan.
Aspirasi tersebut menjadi salah satu isu yang disuarakan mahasiswa dalam aksi di Banyumas. Mereka berharap pemerintah dapat memberikan penjelasan yang transparan terkait tujuan, fungsi, serta urgensi pembentukan Batalyon Teritorial Pembangunan agar tidak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Sumber: Tribunnews
