RBN || Banjarmasin
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menutup resmi *Pelatihan Integritas Sektor Eksekutif Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan*, Kamis (30/10/2025). Kegiatan yang digelar di salah satu hotel di Banjarmasin ini menjadi pelatihan perdana KPK yang menyasar jajaran pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat provinsi.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, hadir langsung dalam acara penutupan. Ia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan KPK yang menjadikan Kalimantan Selatan sebagai provinsi pertama penyelenggara kegiatan ini.
“Terima kasih kepada KPK atas kesempatan yang diberikan. Ini pelatihan pertama di Indonesia dan Kalsel menjadi daerah percontohan. Saya bangga karena para Kepala SKPD mengikuti kegiatan ini dengan antusias,” ujar Muhidin.
Menurut Gubernur, pelatihan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi momentum untuk menumbuhkan budaya integritas di lingkungan birokrasi. Ia mengakui bahwa penilaian integritas Pemprov Kalsel sebelumnya belum memuaskan, dan bertekad memperbaikinya melalui langkah nyata.
“Mudah-mudahan pelatihan ini menjadi awal perubahan. Kita ingin birokrasi yang jujur, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Muhidin berencana mewajibkan seluruh Kepala SKPD menandatangani pakta integritas. Pengawasan pelaksanaannya akan dikoordinasikan dengan Inspektorat Daerah. Ia menegaskan, bila masih ada SKPD dengan nilai integritas rendah, evaluasi jabatan akan dilakukan.
“Kami tidak main-main. Bila masih ada yang tidak menunjukkan perbaikan, akan kami evaluasi, bahkan nonaktifkan bila perlu,” katanya menegaskan.
Sementara itu, Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan Demme, menjelaskan bahwa pelatihan ini tidak hanya berfokus pada teori antikorupsi, tetapi juga pada pembentukan karakter.
“Peserta diajak menyadari makna integritas secara moral dan spiritual. Kami bekerja sama dengan tim ESQ untuk membangkitkan kesadaran dari dalam, kemudian dilanjutkan dengan materi dasar antikorupsi dan komitmen bersama,” ujarnya.
Yonathan berharap seluruh peserta menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing. “Kami ingin mereka pulang dengan semangat baru, menjadi teladan integritas di pemerintahan daerah,” tutupnya.
Dengan berakhirnya pelatihan ini, Kalimantan Selatan diharapkan menjadi contoh bagi provinsi lain dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
