RBN || Jakarta
Nama Dadan Hindayana dikenal sebagai akademisi dan pakar hama tanaman yang memiliki rekam jejak cemerlang di dunia pendidikan. Lulusan terbaik Institut Pertanian Bogor (IPB) itu bahkan dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin program prioritas nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Sejak masa sekolah, Dadan dikenal sebagai sosok berprestasi dan aktif dalam berbagai organisasi. Karier akademiknya juga terbilang gemilang dengan berbagai penelitian di bidang entomologi atau ilmu tentang serangga dan hama tanaman.
Namun, perjalanan kariernya berakhir dengan kasus hukum. Kejaksaan Agung menetapkan Dadan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia diduga memanfaatkan jabatannya untuk mengarahkan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada yayasan-yayasan yang terafiliasi dengannya dan sejumlah pihak lainnya.
Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa yayasan-yayasan tersebut menerima insentif bernilai miliaran rupiah setiap hari. Menurutnya, yayasan penerima insentif itu berafiliasi dengan perusahaan milik Dadan Hindayana (DH), Sony Sonjaya (SS), dan Lodewyk Pusung (LP).
Kejaksaan juga menduga proses verifikasi dan penunjukan mitra dilakukan melalui mekanisme yang tidak sesuai aturan sehingga memberikan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu. Dugaan tersebut kini menjadi bagian dari penyidikan yang sedang berjalan.
Dua hari sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Dadan terlebih dahulu dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BGN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis selama 1,5 tahun.
Hasil evaluasi menunjukkan adanya sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program, mulai dari kedisiplinan menjalankan standar operasional prosedur (SOP), tata kelola lembaga, hingga pengawasan kualitas makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat. Pemerintah menilai berbagai persoalan tersebut memerlukan tindakan tegas untuk menjaga kualitas dan kredibilitas program.
Prasetyo Hadi menyebut Presiden menerima berbagai laporan terkait pelaksanaan MBG, termasuk persoalan dalam sistem tata kelola Badan Gizi Nasional. Selain itu, ditemukan pula masalah kedisiplinan dalam menjaga kualitas makanan yang telah ditetapkan sesuai standar BGN.
Presiden Prabowo Subianto disebut merasa kecewa atas dugaan penyimpangan yang terjadi. Meski mengakui bahwa keputusan mencopot Dadan bukanlah hal mudah karena kepercayaan yang pernah diberikan kepadanya, Prabowo menegaskan bahwa akuntabilitas dan kepatuhan terhadap aturan harus tetap menjadi prioritas dalam setiap program pemerintah.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan sosok yang sebelumnya dipercaya memimpin salah satu program unggulan pemerintah. Hingga kini, Kejaksaan Agung masih terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut.
Sumber: Detik News
