RBN || Jombang
Kabar rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 1.000 karyawan di PT SGS, sebuah pabrik industri plywood di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pekerja. Perusahaan disebut mengambil langkah efisiensi di tengah tekanan kondisi ekonomi yang sedang dihadapi.
Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang (SBPJ), Hadi Purnomo, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal tersebut. Menurutnya, manajemen perusahaan telah menyampaikan rencana itu secara lisan kepada para pekerja. Namun hingga kini, serikat buruh belum menerima pemberitahuan resmi secara tertulis dari pihak perusahaan.
Hadi menegaskan bahwa SBPJ menolak rencana PHK tersebut karena dinilai tidak dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam peraturan ketenagakerjaan.
“Batas waktu PHK yang dipatok perusahaan hingga 30 Juni 2026. Ini tidak prosedural. Kami menolak PHK sepihak ini,” tegas Hadi.
Serikat buruh menilai langkah yang akan ditempuh perusahaan berpotensi bertentangan dengan sejumlah regulasi ketenagakerjaan, termasuk Undang-Undang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, serta Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur mekanisme dan syarat pelaksanaan PHK.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengaku telah menerima pemberitahuan resmi dari perusahaan terkait rencana pengurangan tenaga kerja tersebut.
Kepala Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdiyanto, mengatakan pihaknya berharap PHK massal dapat dihindari melalui proses dialog dan mediasi antara manajemen perusahaan dengan para pekerja.
Menurut Isawan, pemerintah daerah berupaya mencari solusi terbaik agar keberlangsungan usaha tetap terjaga tanpa harus mengorbankan nasib ribuan pekerja.
“Dari pemerintah berharap PHK itu tidak terjadi,” tambahnya.
Hingga kini, proses komunikasi antara perusahaan, serikat buruh, dan pemerintah daerah masih terus berlangsung. Para pekerja berharap ada jalan keluar yang dapat menyelamatkan lapangan pekerjaan sekaligus menjaga operasional perusahaan tetap berjalan di tengah tantangan ekonomi yang ada.
Sumber: Berita Satu
