RBN || Bangka Belitung
Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terlibat dalam kasus ijazah palsu. Kepolisian Nasional Indonesia, Badan Investigasi Kriminal, menetapkannya sebagai tersangka pada tanggal 17 Desember 2025. Dokumen menunjukkan bahwa Hellyana melakukan kejahatan pemalsuan dokumen dan menggunakan gelar yang tidak ia peroleh. Penyidik menemukan bahwa ijazah yang diterima Hellyana tidak sesuai dengan catatan universitas, sehingga mendorong mereka untuk memverifikasi keaslian dokumen tersebut.
Kasus ini bermula ketika Bareskrim menerima laporan pada Juli 2025 dari seorang mahasiswa yang mempertanyakan keaslian ijazah Hellyana. Laporan tersebut dipublikasikan setelah ditemukan ketidaksesuaian antara ijazah yang diklaim dan catatan universitas terkait. Penemuan ini mendorong polisi untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan pemalsuan tersebut, yang mungkin melibatkan dokumen resmi.
Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan bahwa ia telah secara resmi diberitahu bahwa wakilnya telah dinyatakan sebagai tersangka. Hidayat menjelaskan bahwa surat tersebut telah dikirim kepada Presiden dan Menteri Dalam Negeri, karena merupakan surat resmi pemerintah daerah. Keterlibatan Hellyana dalam kasus hukum tidak mengurangi upaya pemerintah provinsi untuk terus memberikan pelayanan publik tanpa hambatan.
Hellyana, yang juga menjabat sebagai ketua Dewan Kepemimpinan Daerah (DPW) Bangka Belitung dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), telah memenangkan jabatan Wakil Gubernur dalam pemilihan daerah tahun 2024, bersama dengan Hidayat Arsani. Koalisi yang membawa kedua partai tersebut meraih kemenangan tipis kini menjadi sorotan publik, karena Hellyana menghadapi masalah hukum yang terus menghantuinya. Selain masalah ijazah palsu, Hellyana menghadapi tuduhan penipuan yang sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Pangkalpinang.
Masyarakat dan media menantikan putusan pengadilan dalam kasus ini karena hal ini memengaruhi kredibilitas para pejabat publik. Banyak orang berharap penyelidikan akan dilakukan secara terbuka dan adil. Pihak kepolisian menyatakan bahwa proses hukum akan terus berlanjut untuk mengungkap seluruh fakta kasus ini, dan diharapkan penegak hukum tidak akan berpihak. Masyarakat juga berharap penyelesaian kasus ini akan mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas para pejabat pemerintah.
