RBN || Jakarta
Ketua DPR RI Puan Maharani beberapa waktu lalu menyampaikan bahwa pintu DPR selalu terbuka bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Namun, pernyataan itu menjadi sorotan setelah aksi demonstrasi menolak tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan digelar di depan kompleks parlemen, Senayan, pada Senin (25/8/2025).
Di lapangan, situasinya berbeda dengan pernyataan tersebut. Gerbang utama DPR terlihat dipasangi penghalang beton dan sebagian pagar dilumuri oli. Langkah itu membuat para pengunjuk rasa kesulitan mendekat, bahkan sebagian peserta aksi mengaku kecewa.
“Katanya pintu terbuka, tapi di lapangan dipasangi beton. Kami datang ingin menyampaikan aspirasi, bukan merusuh,” ujar salah satu orator aksi di depan gerbang DPR.
Aksi yang digelar berbagai elemen masyarakat tersebut berlangsung damai. Massa membawa spanduk dan berorasi menolak kebijakan tunjangan rumah anggota dewan yang dianggap tidak berpihak pada kondisi ekonomi rakyat. Para peserta mendesak DPR membatalkan kebijakan itu dan membuka ruang dialog yang lebih terbuka.
Kontradiksi antara pernyataan pimpinan DPR dan kondisi pagar beton ini ramai diperbincangkan di media sosial. Sejumlah netizen mengunggah foto dan video gerbang DPR yang dipagari beton serta dilumuri oli, memicu beragam komentar dan kritik.
Meski demikian, pihak kepolisian yang berjaga di lokasi menyatakan penghalang beton dan pelumuran oli dilakukan sebagai langkah pengamanan. “Tindakan itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Massa aksi tetap difasilitasi untuk menyampaikan aspirasi di area depan pagar DPR,” ujar seorang petugas keamanan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPR belum memberikan penjelasan resmi mengenai perbedaan antara pernyataan Puan dan kondisi di lapangan. Namun, pengamat menilai DPR perlu memastikan konsistensi antara ucapan dan tindakan agar kepercayaan publik tetap terjaga.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya keselarasan komunikasi politik dan tindakan nyata. Aspirasi masyarakat seharusnya difasilitasi dengan dialog terbuka, tanpa menimbulkan kesan bahwa gedung wakil rakyat tertutup dari suara rakyatnya sendiri.
