RBN || Jakarta
Pernyataan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto, yang mengkritik rencana Presiden ke-7 RI Joko Widodo untuk berkeliling ke sejumlah wilayah Indonesia mendapat tanggapan dari Partai Solidaritas Indonesia. Ketua DPP PSI, Bestari Barus, menilai kritik tersebut lebih didasari oleh persoalan pribadi dan politik masa lalu.
Bestari mengatakan bahwa persoalan yang disampaikan Hasto seharusnya dibahas dengan kader-kader partainya yang berada di pemerintahan maupun lembaga legislatif. Menurutnya, tidak ada hubungan langsung yang mengharuskan PSI menanggapi kritik tersebut.
“Saya kira Hasto sebaiknya mengkoordinasikan hal-hal yang terkait berpemerintahan ini kepada kader-kader dia yang di eksekutif maupun di legislatif. Masa mesti PSI menanggapi Hasto. Nggak ada korelasi gitu. Cuma dialah yang tahu apa yang dia omongkan,” kata Bestari Barus, Selasa (2/6/2026).
Lebih lanjut, Bestari menyinggung hubungan politik antara Jokowi dan PDIP yang telah berakhir. Ia menilai Hasto tidak perlu terus membawa persoalan masa lalu yang menurutnya dapat menghambat kedewasaan dalam berpolitik.
“Saya kira kalau ini terkait dengan masa lalu Pak Jokowi pernah berada di partainya, dia ya sudah lah nggak usah terlalu dalam menyimpan kesumat gitu loh. Sudah dewasa, lebih dewasa berpartai. Tatalah partaimu, biar orang menata partai orang,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menambah panjang dinamika hubungan antara sejumlah elite politik pasca berakhirnya masa jabatan Jokowi sebagai presiden. Sejumlah pihak masih memberikan perhatian terhadap langkah-langkah politik maupun aktivitas Jokowi di tengah masyarakat, termasuk rencana kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia.
Meski demikian, PSI menegaskan bahwa fokus utama partai saat ini adalah mendukung jalannya pemerintahan dan mendorong agenda pembangunan nasional. Sementara itu, perbedaan pandangan yang muncul di ruang publik dinilai sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar dalam sistem demokrasi.
Sumber: Detik News
