RBN || Medan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara terus berupaya mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni. Melalui Program 3 Juta Rumah dan Bedah Rumah, pemerintah menargetkan pengurangan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah (backlog) serta perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Sumut, Hasmirizal Lubis, menjelaskan backlog di Sumut saat ini mencapai 938.217 rumah tangga atau sekitar 9,5 persen dari total backlog nasional. “Target kita tahun ini membangun 15 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga kini, sudah akad sekitar 7.028 unit,” kata Hasmirizal dalam temu pers yang difasilitasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Senin (22/9/2025).
Selain itu, Pemprov Sumut juga menargetkan perbaikan 400 unit RTLH tahun ini. Program bedah rumah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan permukiman kumuh, terutama di kawasan perkotaan. “Anggarannya Rp30 juta per RTLH, namun kami juga mengedepankan swakelola. Artinya, bisa ada tambahan dana dari masyarakat untuk spesifikasi tertentu,” jelas Hasmirizal.
Menurutnya, kedua program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berpengaruh besar pada tata ruang wilayah di Sumut. Pembangunan rumah yang terintegrasi dengan transportasi publik, sarana prasarana, serta utilitas seperti drainase, sanitasi, air bersih, jalan lingkungan, dan ruang terbuka hijau, dinilai mampu mendorong tumbuhnya kawasan perkotaan baru dan memperkuat perekonomian daerah.
Hasmirizal juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan program rumah bagi MBR maupun rehabilitasi RTLH. Terlebih, pemerintah kini memberikan kemudahan akses melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). “Dengan FLPP, DP hanya 1 persen, bunga flat 5 persen, tanpa biaya notaris, bunga 0 persen, serta BBN gratis. Ini sangat membantu masyarakat untuk memiliki rumah layak huni,” pungkasnya.
