RBN || Jakarta
Upaya pencegahan korupsi di Indonesia terus menjadi perhatian, terutama di tengah masih maraknya praktik korupsi di berbagai instansi pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir.
Penguatan peran Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dinilai penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini, sehingga pengawasan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mampu menutup celah korupsi secara sistemik.
Sejak berdirinya Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2002, penanganan kasus korupsi menunjukkan angka yang signifikan dengan jumlah perkara yang mendekati 1.900 kasus dan sekitar 1.600 tersangka. Selain itu, KPK juga telah melakukan sekitar 170 operasi tangkap tangan sebagai bagian dari upaya penindakan terhadap praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor.
Operasi tangkap tangan pertama yang dilakukan KPK terjadi pada 8 April 2005, ketika lembaga tersebut menangkap seorang anggota Komisi Pemilihan Umum dan auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam kasus suap terkait pengadaan kotak suara untuk kebutuhan Pemilu 2004. Peristiwa ini menjadi tonggak awal peran aktif KPK dalam mengungkap praktik korupsi secara langsung di lapangan.
Meski demikian, tingginya jumlah kasus yang ditangani menunjukkan bahwa pendekatan penindakan saja belum cukup untuk menekan angka korupsi secara menyeluruh. Oleh karena itu, penguatan fungsi pencegahan melalui Itjen dan APIP menjadi langkah strategis agar potensi korupsi dapat dicegah sebelum terjadi, termasuk dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta pengawasan internal di setiap lembaga.
Dengan sinergi antara pengawasan internal yang kuat dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat berjalan lebih efektif. Hal ini juga penting untuk membangun kepercayaan publik serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di masa depan.
Sumber: Detik News
