RBN || Jayapura
Kota Jayapura, Papua berdiri 116 tahun lalu, tepatnya pada 7 Maret 1910. Waktu itu Kapiten Infantri, FJP Sachse memproklamirkan nama Hollandia di wilayah antara Nubai dan Kali Anafre.
Sejak itu nama Hollandia terus melekat sampai pemerintah Nederlands Nieuw Guinea berganti ke UNTEA dan selanjutnya ke pemerintah Indonesia.
Tak pelak lagi nama ibukota Provinsi Irian Barat, Irian Jaya dan Papua ini berganti ganti, dari Hollandia, Kota Baru, Sukarnopura hingga Kota Jayapura hingga sekarang ini.
“Meskipun Belanda pertama kali menginjakan kaki di Hollandia pada 7 Maret 1910, tetapi Perang Pasifik membawa banyak perubahan besar bagi perkembangan kota Hollandia di zaman Belanda,” kata jurnalis senior Wolas Krenak saat berbincang bincang dengan jubi.id melalui sambungan telepon seluler, Selasa (10/3/2026) pagi.
Nama Berubah
Sejak 1910 sampai dengan memasuki 1940-an, Hollandia tak berubah sama sekali. Saat itu warga Kajoe Pulau atau Tahima Soroma di Teluk Humboldt tetap berkebun dan melaut.
Hingga pada 30 Maret sampai dengan 16 April 1944 Amerika Serikat melakukan invasi strand ke Hollandia untuk menghancurkan semua pertahanan Jepang di Abe Pantai. Perubahan besar terjadi.
Mendiang Pdt Silas Chaay yang juga warga Kajoe Pulo mengenang, saat Perang Dunia II terjadi di Hollandia, ia bersama orang tuanya mengungsi ke Kampung Ormu, sekitar 300 km arah Barat Kota Jayapura.
“Kami kaget ketika pulang mengungsi dari Kampung Ormu. Kebun-kebun kami berubah menjadi kota dan namanya pun ikut berubah, berubah Army Post Office (APO),” kenang mendiang pdt Silas Chaay kala itu.
Pendapat ini dibenarkan Sejarawan Kota Jayapura, Rudy Mebri. Menurutnya saat itu banyak warga di Teluk Humbold mengungsi ke Kampung Ormu yang waktu itu tidak tersentuh oleh militer Jepang maupun tentara Sekutu Amerika Serikat.
Wilayah adat berganti nama, namun ada yang bertahan sejak zaman Hollandia hingga saat ini, seperti APO, Dok II, Dok IV, Dok VII, Dok VIII hingga Dok IX. Ada pula nama Polimac Road yang kini disebut Polimak I, Polimak II dan Polimak IV serta daerah Santa Rosa.
Pangkalan terbesar di sini diberi nama Base G setelah Base F di Finschaven, Papua Nugini.
Entrop dan Bisnis
Namun ada pula nama yang tak ada hubungannya dengan kisah Perang Pasifik di Hollandia, seperti wilayah Entrop. Nama ini berasal dari nama tuan Entrop, salah satu mantan Marine Angkatan Laut Belanda yang berbisnis di Hollandia kala itu.
Pada 1953, tuan Entrop membangun bisnis sawmill di Dusun Waab milik Simon Dawir, tuan Entrop mendapat izin dari pemilik dusun untuk membangun usaha sawmill.
Nama Holtekamp mulai dikenal saat tuan Entrop membangun sawmill dan kayu kayu diambil dari daerah perbatasan sehingga harus singgah di Holtekamp sebagai pelabuhan logpond.
Meskipun tuan Entrop sudah kembali ke negeri Belanda, namanya abadi menjadi wilayah Entrop dan juga Holtekamp. Kini nama mener Entrop bertahan karena dipakai pula dalam pemerintahan Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura.
Landmark Baru
Di era kepemimpinan Presiden Jokowi dibangun pula jembatan Holtekamp di atas Teluk Youtefa. Jembatan ini diresmikan pada 28 Oktober 2019 dan diberi nama Jembatan Youtefa, kini menjadi ikon Kota Jayapura.
Tetapi bagi Andre Liem aktivis Lingkungan di Kota Jayapura tidak rela ada jembatan di atas Teluk Youtefa, meski banyak warga berkunjung. “Saya tidak akan melewati jembatan itu, selamanya,”kata Andre Liem.
Ia mengecam mengapa hutan bakau harus ditimbun dan hilang.
Setelah berusia 116 tahun, Kota Jayapura telah menjadi kota terbesar di Tanah Papua.
Jika saat Pepera 1969 jumlah penduduk seluruh tanah Papua diperkirakan mencapai 815.906 jiwa, kini jumlah penduduk Kota Jayapura saja (BPS 2024) tercatat sebanyak 404.799 jiwa. Sedangkan penduduk Orang Asli Papua (OAP) Port Numbay terakhir yang tercatat adalah 11.949 jiwa, atau sekitar 2,95% dari total penduduk Kota Jayapura.
Permasalahan pun semakin kompleks. Namun kota ini menjadi harapan hidup dan kebanggaan semua warga yang bermukim di sana.
sumber: jubi.id
