RBN || Jakarta
Massa yang tergabung dalam Koalisi MBG Watch menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, Rabu (10/6). Dalam aksi tersebut, mereka mengajak masyarakat untuk terus mengawal serta menyuarakan kritik terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, yang turut hadir dalam aksi tersebut menilai berbagai kritik dan masukan terkait program MBG telah lama disampaikan oleh sejumlah lembaga maupun kelompok masyarakat. Namun, menurutnya, berbagai masukan tersebut belum mendapatkan respons yang memadai dari para pengambil kebijakan.
Bivitri menegaskan pentingnya pengawasan publik terhadap program pemerintah yang menggunakan anggaran negara. Ia mengajak masyarakat untuk tidak berhenti menyampaikan kritik dan pandangan terhadap berbagai persoalan yang dinilai muncul dalam pelaksanaan program MBG.
Dalam orasinya, Bivitri juga menyuarakan perlunya moratorium atau penghentian sementara program MBG agar dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, evaluasi tidak cukup hanya dengan pergantian pihak tertentu, tetapi harus mencakup seluruh aspek tata kelola program.
Selain itu, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, antara lain moratorium program MBG, audit penggunaan anggaran, serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan dan pengelolaan program tersebut.
Koordinator Eksternal Advokasi MBG Watch, Galau D. Muhammad, mengatakan pengawasan publik diperlukan untuk memastikan penggunaan anggaran negara berlangsung secara transparan dan akuntabel. Ia menilai masyarakat perlu terus mengawal kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan dana publik.
Menurut Galau, program MBG perlu dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh, terutama terkait efektivitas penggunaan anggaran dan capaian program. Ia juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi mengenai hasil dan dampak program yang telah berjalan.
Dalam aksinya, Koalisi MBG Watch menegaskan bahwa tuntutan utama mereka adalah moratorium total program MBG, audit anggaran yang telah digunakan, serta pengalihan anggaran ke program yang dinilai lebih mendesak dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Sumber: Detik News
