RBN || Surabaya
Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menegaskan bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus menjadi instrumen utama dalam merancang pembangunan kota yang berkelanjutan, terukur, dan mampu menyelesaikan persoalan hingga ke akar permasalahan.
Menurutnya, pembangunan tidak boleh lagi dilakukan dengan pendekatan jangka pendek atau sekadar menambal persoalan yang muncul setiap tahun. Sebaliknya, setiap program pembangunan harus diawali dengan pemetaan masalah secara menyeluruh serta kajian yang matang agar menghasilkan solusi yang tepat sasaran.
“Jangan sampai anggaran besar dikeluarkan setiap tahun, tetapi problem yang sama terus berulang. Kalau hanya menyelesaikan gejala tanpa memahami akar persoalannya, maka pembangunan tidak akan pernah selesai,” ujar Syaifuddin Zuhri, Jumat (12/6/2026).
Politisi PDI Perjuangan yang akrab disapa Kaji Ipuk tersebut mencontohkan persoalan banjir yang selama ini masih menjadi tantangan bagi Kota Surabaya. Menurutnya, penanganan banjir harus dilakukan melalui sistem drainase yang terintegrasi, bukan sekadar pembangunan saluran secara parsial di titik-titik tertentu.
Ia menekankan pentingnya penyusunan masterplan drainase yang komprehensif agar pemerintah dapat memahami pola aliran air, titik hambatan, hingga lokasi pembuangan akhir air secara menyeluruh.
“Kalau bicara banjir, harus ada masterplan drainase yang jelas. Kita harus tahu aliran air dari mana, hambatannya di mana, dan muaranya ke mana,” jelasnya.
Syaifuddin menilai Musrenbang harus menjadi ruang strategis untuk mengidentifikasi berbagai persoalan masyarakat secara komprehensif sebelum menentukan bentuk intervensi pembangunan. Dengan perencanaan yang baik, pemerintah dapat menghindari pembangunan yang tidak tepat sasaran maupun pengulangan pekerjaan yang sama dari tahun ke tahun.
Ia juga menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan perencanaan. Pemerintah tetap perlu menyiapkan kajian dan peta jalan pembangunan sebagai acuan pelaksanaan program di masa mendatang.
“Kalau saat ini kemampuan anggaran belum cukup untuk menyelesaikan semuanya sekaligus, minimal pemerintah sudah menyiapkan kajian dan peta jalan penyelesaiannya,” katanya
Selain fokus pada penyelesaian persoalan banjir, Ketua DPRD Surabaya juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota. Ia mengingatkan agar pembangunan tidak hanya terpusat pada kawasan tertentu, sementara wilayah lain masih kekurangan fasilitas publik dasar.
Menurutnya, pembangunan harus menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh warga, termasuk dalam penyediaan infrastruktur pendukung seperti jalur pedestrian yang aman, nyaman, dan ramah bagi penyandang disabilitas.
“Pembangunan harus menghadirkan rasa keadilan. Jangan sampai ada kawasan yang terus dipercantik, sementara kawasan lain belum mendapatkan fasilitas dasar yang sama,” tegasnya.
Syaifuddin turut mengapresiasi berbagai langkah Pemerintah Kota Surabaya yang berhasil mengurangi sejumlah titik banjir melalui pembangunan drainase dan normalisasi saluran. Namun, ia menilai upaya tersebut perlu terus diperkuat dengan pendekatan yang lebih sistematis dan terintegrasi.
Di akhir pernyataannya, ia berharap Musrenbang tidak hanya menjadi agenda tahunan untuk mengumpulkan usulan masyarakat, tetapi benar-benar menjadi fondasi pembangunan jangka panjang yang mampu mewujudkan kota yang lebih tertata, berkeadilan, dan berkelanjutan.
“Musrenbang harus menjadi alat untuk merancang masa depan kota. Ketika perencanaan dilakukan dengan benar, maka pembangunan tidak lagi sekadar menambal masalah, tetapi benar-benar menyelesaikannya,” pungkasnya.
Sumber: Detik News
