RBN || Bali
Bali, Ketika Jembatan Emas Tri Hita Karana Terputus, Alam Berseru dan Pariwisata Terdiam Bisu bukan sekadar metafora puitis, melainkan potret telanjang dari situasi yang kini dihadapi Bali. Pulau yang selama puluhan tahun dipuja sebagai simbol harmoni antara spiritualitas, alam, dan manusia itu kini bergulat dengan kontradiksi yang semakin sulit disangkal. Hujan yang dahulu membawa kesejukan kini kerap berujung banjir. Sungai meluap bukan semata karena siklus alam, melainkan akibat ruang resap yang menyempit dan lanskap yang berubah drastis. Di saat yang sama, kamar-kamar hotel justru lengang, okupansi merosot, dan denyut ekonomi pariwisata berjalan pincang.
Kondisi tersebut membuka pertanyaan mendasar tentang arah tata kelola pariwisata Bali. Selama bertahun-tahun, Tri Hita Karana dijunjung sebagai fondasi moral pembangunan. Namun di lapangan, keseimbangan itu tampak rapuh. Alih fungsi lahan berlangsung masif dan kasat mata, terutama di Bali selatan dan wilayah tengah. Sawah dan kawasan resapan air berubah menjadi hotel, vila, dan permukiman pariwisata. Daerah aliran sungai menyempit, tekanan pembangunan meningkat, dan daya dukung lingkungan dipaksa menanggung beban di luar kapasitasnya. Banjir yang berulang, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa, menjadi sinyal keras bahwa hubungan harmonis manusia dengan alam telah terganggu secara struktural.
Pandangan ini sejalan dengan penilaian Pandhu Pidada, Resort Manager Amanoi – Vietnam dan praktisi pariwisata internasional yang menilai bahwa banjir di Bali bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan konsekuensi dari disharmoni palemahan akibat pembangunan yang melampaui daya dukung lingkungan. Menurutnya, lemahnya pengawasan terhadap alih fungsi lahan, maraknya pembangunan tak berizin, serta keterbatasan keberanian politik dalam menertibkan pelanggaran membuat Tri Hita Karana berhenti sebagai jargon, belum sepenuhnya menjadi landasan kebijakan yang hidup.
Ironisnya, ketika infrastruktur pariwisata terus bertambah, permintaan pasar justru tidak sebanding. Arus wisatawan memang masih terlihat, tetapi pola tinggal berubah. Wisatawan menginap lebih singkat, lebih selektif membelanjakan uang, dan sebagian memilih akomodasi alternatif di luar sistem perhotelan resmi. Akibatnya, hotel-hotel menanggung biaya operasional tinggi di tengah tingkat hunian yang terus tertekan. Situasi ini memperkuat paradoks Bali hari ini: pembangunan yang agresif justru melemahkan fondasi ekonomi pariwisata itu sendiri.
Kerusakan lingkungan yang semakin kasat mata juga berdampak langsung pada citra Bali sebagai destinasi dunia. Wisatawan datang dengan ekspektasi ketenangan, lanskap alami, dan pengalaman budaya yang otentik. Namun yang kerap ditemui adalah kemacetan saat hujan, genangan di jalur utama, persoalan sampah yang belum tuntas, serta konflik ruang antara warga dan industri pariwisata. Pengalaman ini perlahan menggerus daya tarik Bali. Pariwisata yang kehilangan ruh keseimbangannya akan sulit bertahan hanya dengan promosi, festival, atau pencitraan.
Dalam konteks ini, banjir dan sepinya hotel tidak dapat dibaca sebagai dua peristiwa terpisah. Keduanya merupakan gejala dari satu persoalan yang sama: terputusnya jembatan emas Tri Hita Karana dalam praktik pembangunan. Alam berseru melalui krisis ekologis, sementara pariwisata terdiam bisu karena kehilangan legitimasi keberlanjutan. Ketika palemahan terabaikan, pawongan tertekan oleh dampak sosial-ekonomi, dan parahyangan direduksi sebatas simbol ritual, maka seluruh sistem ikut goyah.
Pandhu Pidada menilai bahwa spiritualitas dalam Tri Hita Karana tidak cukup dimaknai melalui upacara dan ritual semata. Upaya niskala pascabencana memang penting, tetapi tidak akan bermakna tanpa perubahan nyata dalam perilaku, kebijakan, dan tata kelola. Fakta bahwa persoalan pengelolaan sampah dan TPA belum terselesaikan secara menyeluruh menjadi cerminan bahwa keseimbangan tersebut belum benar-benar diwujudkan dalam praktik pariwisata sehari-hari. Dampaknya terasa langsung pada kualitas pengalaman wisatawan dan berkontribusi pada penurunan okupansi hotel.
Membangun kembali pariwisata Bali, karena itu, tidak cukup dengan menambah infrastruktur atau mengejar angka kunjungan. Diperlukan reposisi mendasar yang menjadikan Tri Hita Karana sebagai kerangka kerja nyata. Evaluasi menyeluruh terhadap alih fungsi lahan harus dilakukan secara konsisten dan berani. Pariwisata berkelanjutan perlu menjadi napas utama setiap perencanaan, dilengkapi peta jalan strategis yang jelas dan melibatkan pemerintah, pelaku industri, desa adat, serta masyarakat lokal sebagai aktor utama, bukan pelengkap.
Bali juga dituntut berani belajar dari praktik global, termasuk langkah tegas menahan laju pariwisata ketika kerusakan ekologis sudah melampaui batas, lalu menatanya kembali dengan regulasi yang lebih ketat. Peralihan dari pariwisata berbasis kuantitas menuju quality tourism bukan lagi wacana ideal, melainkan kebutuhan mendesak. Moratorium pembangunan harus benar-benar dijalankan, pembangunan ilegal ditindak tegas, dan pemulihan ekologis dijadikan prioritas bersama.
Jika refleksi kolektif ini kembali diabaikan, maka generasi Bali berikutnya yang akan menanggung akibatnya. Pengalaman menunjukkan bahwa krisis pariwisata akibat faktor eksternal masih dapat dipulihkan karena kepercayaan wisatawan tetap terjaga. Namun ketika penyebabnya berasal dari faktor internal seperti kerusakan lingkungan dan lemahnya tata kelola, pemulihan akan jauh lebih panjang dan berat. Ketika jembatan emas Tri Hita Karana terputus, yang terdengar bukan lagi gamelan penyambutan, melainkan suara alam yang menuntut keseimbangan untuk segera dipulihkan.
