RBN || Bandung
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan kesiapan Jawa Barat berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo. Komitmen tersebut ia sampaikan dalam The Economics 360: Economics & Business Forum 2025 Jawa Barat yang berlangsung di Bale Gemah Ripah, Gedung Sate, Bandung, Rabu (19/11/2025).
Dalam forum tersebut, KDM menjelaskan bahwa akselerasi pembangunan di Jawa Barat diarahkan pada empat strategi utama: percepatan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan sistem perizinan, penguatan pendidikan vokasi agar selaras dengan kebutuhan industri, serta pengendalian konsumsi publik yang dinilai belum produktif. Ia menilai langkah-langkah ini menjadi fondasi agar Jabar dapat menopang target pertumbuhan ekonomi nasional.
KDM juga menyoroti pentingnya kolaborasi antarpemangku kepentingan. Salah satu isu yang ia angkat adalah belum terintegrasinya Bank BJB sebagai kanal pembayaran listrik, padahal Jabar merupakan pengguna listrik terbesar. Ia mendorong PLN membuka akses agar layanan pembayaran listrik dapat dilakukan melalui Bank BJB sehingga memberi kemudahan bagi masyarakat.
Di sektor pangan, Gubernur KDM menekankan perlunya peningkatan produksi komoditas strategis, mulai dari telur, sayuran, ikan, daging, hingga beras. Menurutnya, produktivitas lahan harus terus diperkuat melalui inovasi dan investasi di sektor pertanian untuk menjaga stabilitas pasokan.
Gubernur juga menyinggung ketimpangan fiskal nasional yang selama ini dirasakan Jawa Barat. Banyak perusahaan yang beroperasi di Jabar namun pajaknya dibayarkan di provinsi lain sesuai lokasi kantor pusat. Ia menilai kondisi ini tidak mencerminkan keadilan fiskal dan merugikan daerah yang menjadi basis industri.
Berdasarkan data BPS, Laju Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat pada Kuartal III 2025 mencapai 5,20 persen, melampaui angka nasional 5,04 persen. KDM menyebut capaian ini sebagai bukti efektivitas kerja kolaboratif pemerintah daerah dan dunia usaha. Ia memperkirakan pembangunan infrastruktur yang sedang digencarkan saat ini akan memberikan dampak signifikan mulai 2026 melalui peningkatan kapasitas produksi dan penyerapan tenaga kerja.
