RBN || Calang, Aceh
Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya bersama Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara KUA-PPAS APBK 2026. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota bersama dalam Rapat Paripurna III Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 di ruang sidang utama DPRK Aceh Jaya, Selasa 18 November 2025.
Wakil Bupati Aceh Jaya, Muslem D., yang hadir mewakili pemerintah daerah, menyampaikan apresiasi atas komitmen DPRK dalam menuntaskan pembahasan meski daerah tengah menghadapi keterbatasan fiskal. Ia menyebut dinamika anggaran dan kondisi keuangan yang terbatas tidak menghalangi kedua pihak mencapai kesepakatan.
Berdasarkan dokumen KUA-PPAS yang ditandatangani, total rencana anggaran Aceh Jaya tahun 2026 sebesar Rp831,6 miliar dengan proyeksi pendapatan Rp817,8 miliar. Selisih kekurangan anggaran direncanakan ditutupi oleh perkiraan SiLPA tahun sebelumnya senilai Rp13,8 miliar.
Muslem menjelaskan bahwa belanja daerah mengalami penyesuaian guna mengakomodasi kebutuhan yang belum tertangani dalam rancangan sebelumnya. Pemerintah daerah menetapkan enam sektor utama sebagai prioritas penganggaran pada 2026, yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, keislaman dan keagamaan, perekonomian, serta sektor sosial. Prioritas tersebut meliputi program beasiswa, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar termasuk venue PORA 2026, kegiatan keagamaan, dukungan sarana produksi pertanian dan UMKM, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem.
Muslem menegaskan bahwa efisiensi anggaran menjadi langkah wajib mengingat penurunan signifikan Transfer ke Daerah TKD dari pemerintah pusat. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan ini, pemerintah kabupaten segera menyusun rancangan APBK 2026 untuk kemudian diserahkan kembali kepada DPRK guna pembahasan akhir. Ia juga menginstruksikan seluruh kepala SKPK menyempurnakan Rencana Kerja Anggaran melalui sistem SIPD-RI.
Ia berharap persetujuan bersama APBK 2026 dapat dituntaskan sebelum akhir November melalui dukungan penuh DPRK. Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan sebagai dasar penyusunan APBK tahun anggaran 2026.
