RBN || Jakarta
Aksi demo buruh berlanjut pada Kamis (15/1/2026) dengan ratusan massa yang tiba di depan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) setelah sebelumnya berkumpul di DPR RI. Para buruh menggelar aksi tersebut untuk menuntut pertanggungjawaban dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) terkait janji yang belum dipenuhi, khususnya soal upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di Jawa Barat.
Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia, para buruh tiba di depan Kemnaker sekitar pukul 14:05 WIB dan langsung melakukan blokade jalan. Mereka memblokir sebagian besar jalan di Jalan Gatot Subroto arah Cawang, yang mengakibatkan kemacetan parah. Sekitar pukul 14:15 WIB, lalu lintas hanya bisa dilalui oleh kendaraan dari satu lajur saja, menyusul adanya aksi tersebut.
Aksi demo ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya di depan Gedung DPR RI. Dalam orasi yang disampaikan, para buruh mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap Wamenaker, yang dianggap mengingkari janji untuk memanggil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait kebijakan penetapan UMSK di provinsi tersebut.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dalam konferensi pers di depan Gedung DPR mengungkapkan rasa kecewanya. Ia menyebutkan bahwa Wamenaker sempat berjanji akan mengundang Gubernur Dedi Mulyadi untuk membahas masalah tersebut, namun hingga kini tidak ada tindakan nyata.
“Wamenaker itu sudah seperti kepala dinas, terima Gubernur Jawa Barat dengan tertawa-tawa, itu menyakitkan hati buruh,” kata Said.
Ia menambahkan bahwa para buruh merasa disia-siakan, padahal tuntutan mereka sangat jelas dan mendesak.
Said Iqbal juga mengungkapkan bahwa sikap Wamenaker yang seakan menantang para buruh semakin memicu kemarahan.
“Wamenaker dan Dedi Mulyadi biasa di-demo. Hari ini kita demo, nanti kita demo lagi, sampai kapan? Sampai dia dicopot,” tegas Said.
Aksi ini menunjukkan ketegangan yang semakin tinggi antara pemerintah dan buruh terkait masalah upah dan kesejahteraan pekerja. Para buruh menuntut adanya perubahan konkret terkait kebijakan upah yang dianggap tidak berpihak pada pekerja, dan mereka bersiap untuk melanjutkan aksi hingga tuntutan mereka dipenuhi.
Sumber: CNBC
