RBN || Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di wilayah Sumatera memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tito mengatakan kekompakan Forkopimda menjadi salah satu kunci dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah secara cepat dan efektif. Hal itu disampaikan saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Forkopimda Regional Sumatera di Balairung Badan Pengusahaan (BP) Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8/2026).
“Forkopimda ini masing-masing punya power. Dan power ini kalau disatukan akan solid, akan bagus,” ujar Tito dalam keterangan tertulis.
Menurut Tito, setiap unsur Forkopimda memiliki kewenangan dan tugas yang berbeda. Karena itu, komunikasi dan koordinasi harus dilakukan secara rutin, bukan hanya ketika terjadi persoalan.
Ia menyarankan rapat Forkopimda digelar secara berkala, setidaknya satu atau dua bulan sekali. Pertemuan informal juga dinilai penting untuk membangun kedekatan antar pimpinan daerah.
Tito menilai hubungan yang harmonis antarunsur Forkopimda dapat mempercepat penyelesaian persoalan dan mendukung pelaksanaan program pembangunan. Sebaliknya, ketidakharmonisan dapat menghambat jalannya pemerintahan.
Dalam bidang ekonomi, Tito meminta kepala daerah bersama Forkopimda di Sumatera menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini mencapai 5,29 persen.
“Pertumbuhan ekonomi kita di angka 5,29. Itu angka yang sangat bagus,” ungkapnya.
Tito juga menyoroti perbedaan pertumbuhan ekonomi antarwilayah. Ia menyebut Kepulauan Riau dan Lampung sebagai provinsi di Sumatera yang pertumbuhan ekonominya berada di atas angka nasional.
Karena itu, Tito meminta daerah lain memperkuat koordinasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan memastikan program serta belanja pemerintah berjalan efektif.
Selain pertumbuhan ekonomi, Tito menekankan pentingnya pengendalian inflasi, terutama harga pangan. Menurutnya, kenaikan harga barang dan jasa dapat berdampak langsung terhadap masyarakat serta berpotensi memengaruhi stabilitas keamanan dan politik.
Ia meminta seluruh unsur Forkopimda turut mendukung upaya pengendalian inflasi sesuai kondisi masing-masing daerah. Menurut Tito, pengendalian inflasi tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah, tetapi membutuhkan dukungan seluruh unsur Forkopimda.
Sumber: Detik News
