RBN | | Amerika Serikat
(BBC News) AS mengatakan akan menolak atau mencabut visa pejabat Palestina yang ingin melakukan perjalanan ke New York bulan depan untuk menghadiri sidang Majelis Umum PBB.
Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, menyalahkan mereka karena merusak upaya perdamaian dan mencari pengakuan sepihak terhadap negara Palestina.
Keputusan ini tidak masuk akal karena AS sebagai tuan rumah, diharapkan memfasilitasi perjalanan bagi pejabat semua negara yang ingin mengunjungi markas besar PBB.
Larangan ini muncul di saat Prancis mempelopori upaya internasional untuk mengakui negara Palestina di sidang Majelis Umum. Pemerintahan Donald Trump telah sepenuhnya mendukung Israel dalam menyuarakan penentangan terhadap langkah tersebut.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, terus-menerus menolak gagasan solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Solusi ini membantu pembentukan negara Palestina merdeka di samping Israel di Tepi Barat dan Jalur Gaza, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.
Netanyahu mengatakan pengakuan terhadap negara Palestina sama saja memberi penghargaan atas aksi terorisme Hamas.
Militer Israel melancarkan serangan di Gaza sebagai tanggapan atas serangan yang dipimpin Hamas ke Israel Selatan pada 7 Oktober 2023, yang menyebabkan sekitar 1.200 orang tewas dan 251 lainnya disandera.
Lebih dari 63.000 orang tewas di Gaza sejak saat itu, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.
Hamas telah menguasai Jalur Gaza selama bertahun-tahun, sementara Fatah berkuasa di Tepi Barat.
Baik Hamas maupun Fatah seharusnya diperintah oleh Otoritas Palestina (PA) yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas.
Abbas juga memimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), organisasi yang mewakili Palestina di forum-forum internasional. PLO telah bergabung dengan PBB sejak 1974. PLO dapat berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan, tetapi tidak dapat memberikan suara pada resolusi.
Dalam pengumumannya pada Jum’at (29/8), Rubio mengatakan: “sebelum PLO dan PA dapat dianggap sebagai mitra perdamaian, mereka harus secara konsisten menolak terorisme, termasuk pembantaian 7 Oktober, dan mengakhiri hasutan terorisme dalam pendidikan, sebagaimana diwajibkan oleh hukum AS dan sebagaimana dijanjikan oleh PLO.”
Ia mengatakan mereka juga harus mengakhiri upaya menghindari negosiasi dengan mengajukan kasus hukum terhadap Israel di pengadilan internasional.
Rubio mengatakan perwakilan Palestina di PBB New York dapat menghadiri pertemuan sesuai dengan Perjanjian Markas Besar PBB – dokumen yang mengatur operasi PBB di AS.
Namun, tidak jelas apakah tindakan AS untuk menolak atau mencabut visa mematuhi dokumen tersebut, yang menggarisbawahi bahwa kehadiran pejabat asing di New York tidak akan dihalangi oleh AS, terlepas dari hubungan antara pemerintah masing-masing negara dengan AS.
Kantor presiden Otoritas Palestina menyatakan bahwa keputusan tersebut “jelas bertentangan dengan hukum internasional dan Perjanjian Markas Besar PBB, terutama karena Palestina adalah anggota pengamat PBB”.
Juru Bicara PBB, Stephanne Dujarric, juga mengatakan PBB akan berdiskusi dengan Departemen Luar Negeri AS dan berharap masalah tersebut akan segera diselesaikan.
“Penting bagi semua negara anggota, pengamat tetap, untuk dapat mewakili, terutama dalam kasus ini, seperti yang kita ketahui, pertemuan solusi dua negara yang akan datang diselenggarakan oleh Prancis dan Arab Saudi pada awal Sidang Umum,” ujar Dujarric.
Selain Prancis, Inggris, Kanada, dan Australia juga telah mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina pada pertemuan Majelis Umum bulan depan. Saat ini, Palestina telah diakui oleh 147 dari 193 negara anggota PBB.
Namun karena tidak ada batas wilayah yang diakui, pemukim Israel yang menguasai sebagian besar wilayah Tepi Barat, dimana menurut hukum internasional itu illegal, dan seruan untuk melakukan hal yang sama di Gaza, pengakuan apa pun terhadap Palestina tidak akan banyak mengubah keadaan di lapangan.
