RBN || Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka peluang penambahan jumlah sekolah swasta gratis, termasuk yang berada di bawah naungan Kementerian Agama seperti madrasah, guna memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.
Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan keadilan dalam sektor pendidikan, sehingga tidak hanya sekolah umum, tetapi juga lembaga pendidikan berbasis keagamaan dapat merasakan manfaat program tersebut.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa peluang penambahan sekolah swasta gratis sangat bergantung pada kemampuan anggaran daerah. Saat ini, Pemprov telah mengalokasikan dana sebesar Rp253,6 miliar untuk membiayai 103 sekolah swasta yang akan digratiskan, dan jumlah tersebut masih berpotensi bertambah jika kondisi fiskal memungkinkan.
“Mudah-mudahan ke depan kalau kemudian ruang fiskal DPRD DKI Jakarta dapat menambah, pasti akan kami tambah sekolah swasta gratis,” ujar Pramono saat berada di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis 30 April 2026. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan ini harus dijalankan secara adil tanpa membedakan jenis lembaga pendidikan.
Lebih lanjut, Pramono menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam implementasi program ini, termasuk bagi madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kesempatan pendidikan yang merata bagi semua kalangan, baik di sekolah umum maupun berbasis keagamaan.
Dengan adanya peluang penambahan ini, jumlah sekolah swasta gratis di Jakarta berpotensi melebihi 103 sekolah yang telah direncanakan sebelumnya. Pemprov berharap kebijakan ini dapat terus berkembang seiring dukungan anggaran dari DPRD, sehingga semakin banyak siswa yang dapat mengakses pendidikan tanpa terbebani biaya.
Sumber: Detik News
