Gubernur Jateng Ajak Masyarakat Cerdas Hadapi Hoaks di Era Digital

  • Share
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi. (Foto: Humas Pemprov Jateng)

RBN || Wonosobo

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengajak masyarakat untuk lebih jeli dalam membaca dan memahami informasi di tengah derasnya arus digital. Ia mengingatkan, kemudahan akses informasi saat ini juga membuka peluang maraknya hoaks dan disinformasi yang berpotensi memecah belah masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Seminar Nasional bertema “Wonosobo Melawan Hoaks: Penguatan Literasi Digital dan Ketahanan Informasi Masyarakat” di Aula Kampus 2 Universitas Sains Al Qur’an, Kabupaten Wonosobo, Sabtu (25/4/2026).

“Kita harus menciptakan informasi yang sehat. Jangan sampai ada disinformasi yang menyebabkan perpecahan. Berikan edukasi yang membangun, jangan yang memecah persatuan,” kata Luthfi.

Ia menilai, perkembangan teknologi digital memang memberikan manfaat besar dalam penyebaran informasi, namun di sisi lain juga menjadi ruang subur bagi penyebaran berita palsu. Menurutnya, hoaks bukan sekadar informasi keliru, tetapi ancaman nyata terhadap stabilitas sosial, kepercayaan publik, dan persatuan bangsa.

Karena itu, ia menegaskan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam melawan hoaks, mulai dari pemerintah, masyarakat, akademisi, media, hingga komunitas digital.

“Memerangi hoaks ini tidak mudah. Maka kita harus lakukan cek, recheck, dan final cek. Tidak bisa sembarangan dalam menerima informasi,” ujarnya.

Seminar tersebut diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, pengemudi ojek online, relawan, hingga masyarakat umum. Dalam kesempatan itu, Luthfi juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan memperkuat kerja sama lintas elemen dalam mendukung pembangunan daerah.

Ia menambahkan, pembangunan yang efektif hanya dapat terwujud jika seluruh pemangku kepentingan terlibat secara aktif dan sinergis.

Dalam konteks pemerintahan, Luthfi juga mengingatkan jajarannya, termasuk para bupati dan wali kota, untuk menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Ia menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat publik adalah pelayan masyarakat.

“Jangan ada yang ditutup-tutupi, harus transparan agar masyarakat bisa melihat. Jangan alergi terhadap kritik, tapi jadikan sebagai pemacu untuk melayani dengan lebih baik lagi,” tandasnya.

Sumber: Jatengprov

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *