RBN || Berlin
Konflik geopolitik di Timur Tengah dan gejolak pasar energi global kembali memunculkan perdebatan mengenai masa depan bahan bakar fosil. Sejumlah negara produsen minyak kini mewaspadai kemunculan koalisi internasional baru yang mendorong percepatan transisi menuju energi bersih dan pengurangan ketergantungan terhadap minyak, gas, serta batu bara.
Dalam pembukaan perundingan iklim di Bonn, Jerman, Kepala Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Simon Stiell, menegaskan bahwa konflik yang terjadi di Timur Tengah tidak hanya menimbulkan dampak kemanusiaan, tetapi juga memperlihatkan kerentanan ekonomi global akibat ketergantungan pada energi fosil.
Menurut Stiell, lonjakan harga energi yang dipicu konflik geopolitik menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap minyak dan gas berpotensi memicu inflasi serta ketidakstabilan ekonomi di berbagai negara.
Pertemuan iklim di Bonn merupakan bagian dari persiapan menuju Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP 2026) yang akan diselenggarakan di Turki pada November mendatang. Agenda utama pembahasan adalah implementasi komitmen Perjanjian Paris untuk membatasi kenaikan suhu global dan mempercepat transformasi sistem energi dunia.
Perdebatan mengenai penghapusan bahan bakar fosil kembali mengemuka setelah sejumlah negara gagal mencapai kesepakatan dalam Konferensi Iklim COP sebelumnya. Beberapa negara produsen minyak, termasuk Arab Saudi dan Iran, dilaporkan menolak penguatan komitmen terkait penghentian penggunaan energi fosil.
Sebagai respons terhadap kebuntuan tersebut, sekitar 60 negara berkumpul dalam forum khusus bertajuk Transitions Away from Fossil Fuels (TAFF) yang digelar di Kolombia pada April 2026. Forum tersebut dipimpin oleh Kolombia dan Belanda serta diikuti sejumlah negara seperti Brasil, Australia, Norwegia, dan Jerman.
Koalisi tersebut bertujuan mempercepat upaya transisi energi di luar mekanisme negosiasi formal yang selama ini berlangsung di bawah kerangka Perjanjian Paris. Namun, langkah tersebut memunculkan kekhawatiran dari sejumlah negara yang menilai proses tersebut dapat memengaruhi keseimbangan politik dalam negosiasi iklim global.
Kepala Negosiator Afrika, Antwi Boasiako Amoah, menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan terkait perubahan iklim seharusnya tetap dilakukan melalui mekanisme multilateral yang melibatkan seluruh negara peserta.
“Ini adalah proses multilateral dan kita tidak seharusnya bergerak di luar proses itu lalu kemudian memaksakan hasilnya kepada pihak lain yang tidak ikut,” ujarnya.
Di kawasan Afrika, isu transisi energi memiliki tantangan tersendiri. Beberapa negara masih mengandalkan ekspor minyak dan gas sebagai sumber pendapatan utama, sementara negara lain membutuhkan energi fosil untuk mendukung pembangunan ekonomi dan memperluas akses energi bagi masyarakat.
Di sisi lain, negara-negara Afrika juga termasuk wilayah yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim meskipun kontribusinya terhadap emisi global relatif kecil. Keterbatasan akses pembiayaan dan tingginya biaya pinjaman menjadi hambatan utama dalam pengembangan energi terbarukan di kawasan tersebut.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional (IEA), Fatih Birol, menilai krisis energi terbaru menunjukkan pentingnya membangun sistem energi yang lebih tangguh dan tidak terlalu bergantung pada pasokan bahan bakar fosil yang rentan terhadap gejolak geopolitik.
Beberapa negara dan kawasan, termasuk Uni Eropa, Chile, Indonesia, dan Vietnam, disebut mulai memanfaatkan momentum krisis energi untuk mempercepat elektrifikasi dan reformasi menuju energi bersih. Namun demikian, para peneliti menilai langkah-langkah kebijakan yang ada saat ini masih belum cukup untuk mencapai target iklim global.
Menjelang COP 2026 di Turki, isu pendanaan iklim diperkirakan menjadi salah satu topik utama yang akan dibahas. Negara-negara berkembang, khususnya di Afrika, terus mendorong peningkatan dukungan finansial internasional guna membantu adaptasi terhadap perubahan iklim tanpa menambah beban utang.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa transisi energi kini tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga berkaitan erat dengan stabilitas ekonomi, keamanan energi, dan dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Sumber: Detik News
