RBN || Baghdad
Irak mulai mengalami kesulitan keuangan akibat perang Iran yang belum kunjung berakhir. Kondisi tersebut berdampak pada ribuan pegawai negeri yang mengalami keterlambatan pembayaran gaji.
Kondisi ini dilaporkan pada Minggu (16/8/2026). Selama sekitar tiga bulan terakhir, sejumlah pegawai negeri mengaku menerima gaji tidak tepat waktu. Salah satunya Mahmoud Waleed, guru berusia 38 tahun yang bekerja di bawah Kementerian Pendidikan Irak.
Keterlambatan terjadi karena Irak kesulitan mengekspor minyak dalam jumlah yang cukup melalui Selat Hormuz. Padahal, sekitar 85 hingga 90 persen pendapatan negara Irak berasal dari ekspor minyak.
“Keterlambatan ini sangat berdampak bagi kami,” ujar Waleed kepada Deutsche Welle (DW).
Kondisi tersebut membuat warga harus mengurangi pengeluaran dan menyisihkan uang untuk kebutuhan darurat. Ahmed, seorang dokter di Mosul, juga mengaku menerima gaji lebih dari 10 hari terlambat pada bulan ini.
Keterlambatan pembayaran gaji bahkan memicu sejumlah aksi protes kecil di berbagai wilayah Irak pada awal Agustus. Staf universitas dan pegawai Kementerian Kelistrikan termasuk yang menyuarakan protes.
Kesulitan keuangan Irak semakin berat karena sekitar dua pertiga dari 30 juta penduduk usia kerja bergantung pada pemerintah sebagai sumber penghidupan. Pemerintah membutuhkan sekitar 6,5 miliar hingga 8,2 miliar dollar AS setiap bulan untuk membayar gaji pegawai negeri, pensiun, dan bantuan sosial.
Dengan kondisi tersebut, gangguan ekspor minyak akibat blokade Selat Hormuz menjadi salah satu faktor yang memperburuk arus kas pemerintah Irak dan menyebabkan pembayaran gaji tertunda.
Sumber: Kompas.com
