RBN || Jakarta
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan salah satu faktor penting yang menentukan kemampuan suatu negara untuk bertahan dan berkembang. Karena itu, ia meminta seluruh aparatur pemerintah, baik di pusat maupun daerah, terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito Karnavian saat menghadiri Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik yang digelar di Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Jakarta, Jumat (24/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Tito mengapresiasi langkah KemenPAN-RB yang meluncurkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik. Menurutnya, inisiatif tersebut menjadi pengingat bagi seluruh aparatur sipil negara untuk memperkuat budaya melayani masyarakat.
“Dalam konteks ini, kita melihat acara kita ini sebetulnya untuk memperkuat variabel yang ketiga yaitu adanya civil service yang efektif dan efisien,” ujarnya.
Tito menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya pernah menyampaikan bahwa terdapat tiga pilar utama yang membuat sebuah negara mampu bertahan dalam jangka panjang. Ketiga pilar tersebut adalah kekuatan militer, aparat keamanan dan intelijen yang solid, serta aparatur sipil negara yang bekerja secara efektif dan efisien.
Menurut Tito, penguatan pelayanan publik menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang profesional dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Namun, ia mengakui tantangan yang dihadapi Indonesia tidaklah sederhana.
Sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat keberagaman yang tinggi, Indonesia membutuhkan sistem pelayanan publik yang adaptif dan mampu membentuk budaya kerja yang baik di kalangan aparatur.
Selain itu, Mendagri juga menyoroti peran Mal Pelayanan Publik (MPP) dalam mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah. Ia mendorong pemerintah daerah untuk terus menghadirkan MPP di wilayah masing-masing agar pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan.
Transformasi digital, lanjut Tito, juga menjadi langkah strategis yang harus terus diperkuat. Digitalisasi layanan dinilai tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah.
Ia mencontohkan sejumlah pemerintah daerah yang berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah menerapkan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara lebih sederhana dan berbasis digital.
Peluncuran Gerakan Nasional Pelayanan Publik diharapkan menjadi momentum untuk mempercepat reformasi birokrasi di Indonesia. Dengan pelayanan yang semakin baik, pemerintah optimistis kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara akan terus meningkat.
“Kualitas pelayanan publik menjadi salah satu kunci kemampuan sebuah negara untuk bertahan,” tegas Tito Karnavian.
Sumber: Liputan6
