Komisi III DPR Jelaskan Alasan Illicit Enrichment Tidak Diatur dalam UU Perampasan Aset
RBN || Jakarta
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan alasan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah tidak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Menurutnya, ketentuan tersebut masih menimbulkan perbedaan pendapat di tengah masyarakat dan dinilai berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).
Penjelasan tersebut disampaikan Habiburokhman dalam konferensi pers setelah rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Ia mengatakan bahwa pembahasan mengenai illicit enrichment telah mempertimbangkan berbagai aspirasi masyarakat, pendapat para ahli, serta praktik penerapannya di sejumlah negara.
Habiburokhman mengungkapkan bahwa terdapat pihak yang mendukung maupun menolak pengaturan peningkatan kekayaan secara tidak sah dalam undang-undang tersebut. Setelah melakukan perbandingan dengan sistem hukum negara lain, pihaknya menilai ketentuan tersebut tidak diterapkan di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat.
“Soal illicit enrichment, kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak. Ahli-ahli demikian juga. Kami juga melakukan perbandingan pakai internet ya, mempelajari praktik di negara lain. Ternyata di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan illicit enrichment,” kata Habiburokhman.
Ia juga menyinggung Jerman yang disebut pernah membatalkan pengaturan mengenai illicit enrichment melalui Mahkamah Konstitusi negara tersebut. Menurutnya, salah satu pertimbangan yang digunakan berkaitan dengan dugaan pertentangan ketentuan tersebut terhadap prinsip hak asasi manusia.
“Karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, di Inggris juga tidak diterapkan. Ada di satu negara kalau nggak salah Jerman juga bahkan digagalkan oleh Mahkamah Konstitusi illicit enrichment. Lalu kami hadirkan setidaknya ada 15, apa namanya, elemen ya, khusus juga mereka menyampaikan kalau illicit enrichment ini bertentangan dengan hak asasi manusia,” ujarnya.
Selain pertimbangan HAM, Habiburokhman menjelaskan bahwa UU Perampasan Aset merupakan undang-undang yang bersifat formil. Artinya, aturan tersebut lebih menitikberatkan pada tata cara atau mekanisme hukum acara dalam proses perampasan aset, bukan mengatur norma penghukuman terhadap pelaku tindak pidana.
“Yang kedua, dalam teknis perundang-undangan ya, Undang-Undang Perampasan Aset ini kan undang-undang sifatnya formil. Undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman. Jadi memang dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam Undang-Undang Perampasan Aset ini,” tutur Habiburokhman.
Dengan demikian, terdapat dua pertimbangan utama yang disampaikan Komisi III DPR terkait tidak dimasukkannya illicit enrichment dalam UU Perampasan Aset, yakni pertimbangan mengenai hak asasi manusia dan karakter undang-undang yang berfokus pada aspek prosedural hukum.
Penjelasan tersebut disampaikan setelah DPR RI mengesahkan UU Perampasan Aset dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan undang-undang ini menjadi bagian dari upaya pembentukan aturan mengenai mekanisme perampasan aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
Sumber: Detik News


