JK Ingatkan Wapres Tak Boleh Hanya Diam, Harus Aktif Bantu Presiden Jalankan Pemerintahan
RBN || Jakarta
Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), menegaskan jabatan wakil presiden bukan sekadar pelengkap dalam pemerintahan. Seorang wakil presiden harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja membantu presiden menjalankan tugas negara.
Menurut JK, tanggung jawab tersebut telah diatur secara jelas dalam konstitusi sehingga tidak boleh diabaikan oleh pejabat yang mendudukinya. Wakil presiden dituntut berperan aktif sesuai kewenangan dan penugasan dalam mendukung jalannya pemerintahan.
Pernyataan itu disampaikan JK di sela-sela penandatanganan kerja sama antara Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jumat (20/11/2026). Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung KP2MI, Jakarta.
JK menjelaskan bahwa Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara tegas mengatur kedudukan wakil presiden. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa presiden dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil presiden.
“Kriterianya satu, dalam Undang-Undang Dasar Pasal 4 mengatakan bahwa ayat 2, presiden dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil presiden,” kata JK.
Menurutnya, ketentuan konstitusi tersebut menjadi dasar penting dalam memahami tanggung jawab seorang wakil presiden selama menjabat. Karena itu, kemampuan, kecakapan, dan kesediaan bekerja menjadi hal yang harus dimiliki untuk menjalankan amanat tersebut.
JK bahkan menilai wakil presiden yang tidak menjalankan tugasnya berarti mengabaikan tanggung jawab yang telah diamanatkan konstitusi. Ia menekankan bahwa jabatan tersebut harus disertai kerja nyata, bukan sekadar menempati posisi dalam struktur pemerintahan.
“Kalau wakil presiden itu diam tidak bekerja, itu berarti tidak menjalankan tugas, tidak sesuai Undang-Undang Dasar,” ujarnya.
Pernyataan JK menjadi penegasan bahwa peran wakil presiden tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab membantu kepala negara. Kemampuan dan kesungguhan dalam menjalankan tugas menjadi hal penting agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif.
Melalui pandangannya, JK mengingatkan bahwa setiap pejabat negara memiliki kewajiban untuk menjalankan amanat konstitusi secara bertanggung jawab. Jabatan wakil presiden harus diwujudkan melalui kontribusi nyata dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.


