Buruh Desak Pramono Anung Revisi Kenaikan UMP Jakarta 2027
RBN || Jakarta
Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6,13 juta per bulan mendapat penolakan dari kalangan buruh. Mereka menilai kenaikan tersebut belum mampu menjawab tingginya kebutuhan hidup pekerja di Ibu Kota.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau kembali keputusan tersebut. Kedua pihak menginginkan besaran upah minimum yang lebih sesuai dengan kebutuhan hidup layak.
Presiden KSPI, Said Iqbal, menegaskan penolakan tersebut berkaitan dengan formula penghitungan upah minimum yang digunakan pemerintah daerah. Menurutnya, kenaikan sekitar Rp 407.000 dibandingkan UMP 2026 belum memberikan perbaikan berarti bagi kesejahteraan pekerja.
“KSPI DKI Jakarta dan Partai Buruh menolak tegas penetapan nilai upah minimum DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.000,” kata Said Iqbal, Jumat (20/11/2026).
Said menilai kebijakan pengupahan seharusnya mempertimbangkan kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah tingginya biaya hidup. Kenaikan upah minimum juga diharapkan menjadi instrumen untuk memperkuat daya beli masyarakat.
“Kenaikan upah sekitar Rp 407.000 itu tidak membuat daya beli masyarakat, daya beli buruh itu meningkat,” katanya.
Karena itu, KSPI meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan UMP 2027 menjadi Rp 6,21 juta per bulan. Usulan tersebut lebih tinggi sekitar Rp 74.000 dibandingkan angka yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
“Direvisi keputusan Gubernur DKI Jakarta terhadap UMP DKI Jakarta 2027 yang tadinya Rp 6,136 juta menjadi Rp 6,21 juta, kan yang udah diputusin Rp 6,136 juta, buruh meminta Rp 6,21 juta,” pintanya.
Sementara itu, pemerintah menetapkan UMP Jakarta 2027 secara resmi sebesar Rp 6.136.941, naik 7,10 persen dari tahun sebelumnya. Besaran tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1270 Tahun 2026.
Sumber: Liputan6


