DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Penerapan Berlaku Setelah 12 Bulan

RBN || Jakarta

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pengesahan tersebut memuat sejumlah ketentuan penting, mulai dari mekanisme perampasan aset hingga jenis tindak pidana yang dapat dikenakan aturan tersebut.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati. Dalam rapat tersebut, Puan meminta persetujuan anggota dewan terhadap rancangan undang-undang untuk disahkan menjadi undang-undang.

“Apakah naskah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Setuju ya?” tanya Puan dalam rapat paripurna.

“Setuju,” jawab anggota dewan yang hadir.

Meskipun telah disahkan, UU Perampasan Aset tidak langsung diberlakukan. Pasal 74 mengatur bahwa pelaksanaan undang-undang tersebut dimulai setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah terbentuknya badan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1).

Salah satu ketentuan utama dalam undang-undang ini terdapat pada Pasal 3 yang mengatur dua mekanisme perampasan aset. Pertama, perampasan dilakukan berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana. Kedua, perampasan aset dapat dilakukan tanpa didasarkan pada putusan pidana terhadap pelaku.

Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan perampasan aset melalui mekanisme yang tidak selalu bergantung pada putusan pidana terhadap seseorang. Namun, penerapannya tetap harus mengikuti ketentuan dan persyaratan yang telah diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya, Pasal 4 mengatur jenis tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset. Ketentuan tersebut mencakup tindak pidana korupsi, baik melalui mekanisme berdasarkan maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku.

Selain korupsi, undang-undang ini juga mencakup sejumlah tindak pidana lainnya, yaitu narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, serta perdagangan orang.

Tidak hanya itu, perampasan aset juga dapat diterapkan terhadap tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi maupun yang berdampak pada perekonomian masyarakat secara luas.

Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, terdapat sejumlah ketentuan baru mengenai penanganan aset yang berkaitan dengan tindak pidana. Meski demikian, masyarakat masih perlu menunggu proses pengundangan dan pembentukan badan yang dipersyaratkan sebelum undang-undang tersebut mulai dilaksanakan secara resmi.

Sumber: Detik News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *