KPK Dalami Dugaan Pembagian Proyek Dana Bencana BNPB kepada Pihak Swasta
RBN || Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana siap pakai (DSP) kebencanaan. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pembagian anggaran pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana bencana kepada sejumlah pihak swasta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa Rustian memiliki posisi strategis di lingkungan BNPB sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Jabatan tersebut membuat Rustian dinilai memiliki pengetahuan mengenai proses pengadaan barang dan jasa, termasuk mekanisme penunjukan langsung yang menggunakan dana siap pakai.
Penyidik mendalami pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan perusahaan penerima proyek serta proses pembagian anggaran tersebut.
“Seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting, pembagian, dan sebagainya,” ujar Budi kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).
Budi menerangkan bahwa pengadaan barang dan jasa menggunakan DSP memiliki mekanisme khusus yang memungkinkan instansi melakukan penunjukan langsung dengan memenuhi persyaratan tertentu. Proses tersebut berbeda dengan pengadaan pada umumnya yang melalui tahapan pelelangan.
“Karena penggunaan dana DSP untuk pengadaan barang dan jasa ini tidak melalui proses dan mekanisme seperti lelang dan sebagainya, tapi memang ada keistimewaan dengan syarat-syarat tertentu instansi tersebut bisa melakukan penunjukan langsung,” jelasnya.
Selain mekanisme penunjukan langsung, KPK juga menelusuri dugaan pemberian imbalan atau kickback kepada pihak tertentu dalam proses pengadaan. Penyidik turut mendalami kemungkinan adanya konflik kepentingan serta pembagian proyek kepada vendor-vendor tertentu.
“Ini basisnya seperti apa, yang kemudian menimbulkan adanya konflik kepentingan. Kemudian ada kickback, kemudian ada plotting atau pembagian proyek-proyek itu kepada vendor-vendor tertentu saja, dan sebagainya,” tutur Budi.
Menurut Budi, seluruh proses tersebut didalami melalui keterangan Rustian selaku KPA. Hal ini karena pelaksanaan pengadaan dengan mekanisme penunjukan langsung memungkinkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjalankan proses tersebut tanpa menggunakan kelompok kerja (Pokja).
“Itu semuanya didalami pengetahuan dari Saudara RUS selaku KPA. Karena memang pelaksanaannya tidak lagi menggunakan semacam Pokja, tapi kemudian PPK ini langsung bisa melakukan pelaksanaan penunjukan langsung tersebut,” tambahnya.
Pemeriksaan kali ini merupakan pemeriksaan kedua terhadap Rustian dalam perkara tersebut. Ia diperiksa bersama seorang saksi lainnya, yakni Analis Kebencanaan BNPB, Donny Immanuel Haratua Situmeang. Sebelumnya, Rustian telah menjalani pemeriksaan selama tujuh jam pada Selasa (27/10/2026).
Dalam pemeriksaan pertama, penyidik mendalami status kepegawaian dua tersangka, yaitu Bima Setiawan (BMS), yang merupakan adik mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, serta Richard Erlangga yang berstatus sebagai tenaga ahli. KPK juga menyita sejumlah dokumen terkait pengadaan barang dan jasa yang dibawa Rustian dalam dua tas dan satu kantong plastik besar.
Sebelumnya, Rustian sempat terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkait perkara korupsi dana kebencanaan tersebut. Namun, setelah menjalani pemeriksaan, penyidik memutuskan untuk memulangkannya dan tidak menetapkannya sebagai tersangka.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena penyidik belum menemukan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Rustian berdasarkan hasil pemeriksaan saat itu.
“Untuk saat ini, sampai dengan sampai tadi malam hasil ekspose, itu belum ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sestama ya. Sampai dengan tadi malam ya, gitu. Makanya hanya lima saja (pihak yang ditetapkan tersangka),” ujar Setyo kepada wartawan di Prambanan, Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai BNPB. Para tersangka diduga menerima suap berupa uang sebesar Rp4,8 miliar, emas seberat 325 gram, serta sejumlah uang dalam mata uang dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat.
Kelima tersangka tersebut terbagi dalam dua klaster perkara. Pada klaster pertama, KPK menetapkan Bima Setiawan sebagai tersangka terkait dugaan konflik kepentingan dalam pengadaan yang menggunakan dana siap pakai.
Sementara itu, pada klaster kedua, terdapat empat tersangka, yakni Richard Erlangga selaku tenaga ahli Kepala BNPB saat itu; Gabriel Purwaka Sigit sebagai Kepala sekaligus PPK pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB; serta Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan yang berasal dari pihak swasta.
KPK masih terus mendalami keterangan para saksi untuk mengungkap mekanisme pengadaan, aliran dana, serta dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam perkara korupsi dana kebencanaan tersebut.
Sumber: Detik News


