Komisi III DPR Jelaskan Alasan Illicit Enrichment Tidak Diatur dalam UU Perampasan Aset
RBN || Jakarta Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan alasan ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan secara tidak sah tidak dimasukkan ke dalam Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana … Read More


