KPK Dalami Dugaan Penggunaan Dana Kecamatan untuk Bayar EO HUT Kabupaten Klaten

RBN || Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan penggunaan anggaran kecamatan di Kabupaten Klaten oleh Bupati Klaten nonaktif, Hamenang Wajar Ismoyo (HWI), untuk membiayai jasa penyelenggara acara atau event organizer (EO) dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Klaten. Pengadaan jasa EO tersebut diduga tidak melalui mekanisme lelang sebagaimana prosedur pengadaan barang dan jasa.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan dugaan penyimpangan dalam proses pengadaan penyelenggara kegiatan tersebut. KPK saat ini masih menelusuri mekanisme pengadaan hingga proses penggunaan anggaran yang berasal dari sejumlah kecamatan.

“Dalam perayaan tersebut, diduga proses pengadaan event organizer-nya atau penyelenggara kegiatan ini juga diduga ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan,” ujar Budi kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Menurut Budi, penyidik juga tengah mendalami besaran biaya yang digunakan untuk membayar jasa EO serta proses pembagian atau pengalokasian anggaran dari masing-masing kecamatan. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penggunaan dana tersebut berlangsung.

“Ini secara teknis dan proseduralnya itu seperti apa, semuanya didalami dalam rangkaian kegiatan pemeriksaan pada pekan ini,” jelasnya.

Budi menyebutkan bahwa setiap kecamatan diduga mengalokasikan anggaran sekitar Rp50 juta untuk kebutuhan tersebut. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara dan perlu dipastikan lebih lanjut melalui proses penyidikan.

“Masing-masing kecamatan di antaranya ada yang berkisar di angka 50 juta,” ungkap Budi.

KPK juga belum memastikan bagaimana instruksi penggunaan anggaran tersebut disampaikan kepada para camat. Penyidik masih menelusuri apakah dana diberikan secara langsung melalui arahan Bupati atau melibatkan pihak lain sebagai perantara.

“Untuk teknisnya, tentu nanti akan diperdalam lagi apakah langsung dari Bupati kepada setiap camat atau kemudian nanti ada pihak-pihak lain yang bertindak sebagai perantara,” tambahnya.

Selain dugaan penggunaan dana kecamatan untuk perayaan HUT Kabupaten Klaten, KPK juga tengah mengembangkan penyidikan terkait dugaan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten pada periode sebelumnya. Pendalaman tersebut dilakukan saat penyidik memeriksa Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan penerimaan uang yang melibatkan bupati sebelumnya. Penyidik juga menelusuri kemungkinan praktik serupa telah berlangsung pada periode kepemimpinan terdahulu.

“Ini kaitannya dengan dugaan penerimaan-penerimaan yang dilakukan oleh Bupati yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini,” kata Budi di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026).

Ia menambahkan bahwa penyidik masih mengembangkan penelusuran untuk mengetahui apakah dugaan penerimaan tersebut juga terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya.

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait perubahan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hamenang Wajar Ismoyo diduga meminta agar temuan mengenai kelebihan pembayaran honorarium dihapus dari laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK.

Selain Hamenang, dua orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Ahmad Luthfi H Rahmatullah selaku Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah dan Muhammad Amin Wahyu Utomo dari pihak swasta yang merupakan perwakilan PT Madani Winasis Creative.

KPK masih terus melakukan pemeriksaan dan penelusuran untuk mengungkap dugaan penyimpangan penggunaan anggaran kecamatan dalam pembiayaan kegiatan HUT Kabupaten Klaten, termasuk pihak-pihak yang terlibat serta aliran dana dalam proses tersebut.

Sumber: Detik News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *