RBN||Jakarta
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), muncul kekhawatiran yang tak bisa dipandang sebelah mata. AI memang menjanjikan efisiensi dan inovasi, tapi tanpa tata kelola dan kompas moral yang jelas, dampaknya bisa berbahaya. Hal ini menjadi perhatian serius Tuhu Nugraha, Konsultan Bisnis Digital sekaligus Principal dari Indonesia Applied Digital Economy & Regulatory Network (IADERN).
“AI berkembang lebih cepat dari kesiapan regulasi dan kesadaran etika kita. Ini berbahaya,” ungkap Tuhu dalam sebuah wawancara eksklusif bersama Dr. Alina di Jakarta, Selasa (30/07/25).
Menurutnya, tanpa sistem pengendali yang kuat, AI bisa memperbesar kesenjangan sosial, memperkuat bias, bahkan merugikan kelompok rentan. Ia menegaskan bahwa teknologi seharusnya memperkuat kompetensi manusia, bukan menggantikannya.
*Tantangan Terbesar: Mindset dan Literasi Tata Kelola*
Ketika ditanya tentang hambatan dalam mendorong prinsip transparansi dan akuntabilitas AI, Tuhu menyebut dua kata kunci: mindset dan ekosistem. Banyak pelaku industri, bahkan pembuat kebijakan, masih melihat AI sebatas alat efisiensi tanpa memahami potensi dampak sosialnya.
“Transparansi dianggap membebani, akuntabilitas dianggap memperlambat inovasi. Padahal, justru itu yang jadi fondasi keberlanjutan teknologi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa rendahnya literasi tata kelola, baik di level strategis maupun operasional, menjadi tantangan serius yang harus diatasi bersama.
*Lahirnya IADERN: Menjembatani Stakeholder Digital*
Kegelisahan terhadap ketimpangan antara laju inovasi dan lambatnya kebijakan menjadi latar belakang berdirinya IADERN. Tuhu menggagas jaringan ini untuk menjembatani berbagai pemangku kepentingan regulator, industri, akademisi, masyarakat sipil, dan media agar bisa “nyambung” dalam merespons isu digital seperti AI, Blockchain, Smart City hingga Metaverse.
“IADERN ingin membangun ekosistem tata kelola digital yang etis, adaptif, dan kontekstual. Bukan sekadar membuat aturan, tapi juga membentuk kesadaran kolektif,” jelas Tuhu.
Melalui pendekatan penta-helix, IADERN aktif menggelar riset kolaboratif, advokasi publik, edukasi media, hingga penulisan buku. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam membentuk tata kelola AI yang adil dan inklusif.
*Indonesia Harus Jadi Pengarah, Bukan Sekadar Pengguna*
Tuhu menilai sudah saatnya Indonesia naik kelas dalam kancah AI global. Bukan hanya sebagai pengguna teknologi, tapi juga pengarah arah etika dan kebijakan. Ia mendorong Indonesia untuk membangun standar tata kelola AI yang bisa jadi rujukan di kawasan Asia Tenggara.
“Indonesia punya tanggung jawab moral untuk menjadi contoh negara-negara Global South. Suara kita penting untuk menyeimbangkan dominasi korporasi besar dan negara maju dalam percaturan AI global,” pungkasnya.
Dengan IADERN, Tuhu dan timnya berharap bisa mendorong arah transformasi digital Indonesia yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berpihak pada nilai-nilai lokal.
