RBN || Surabaya
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Surabaya dan Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Rabu (17/6/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan berbagai tuntutan yang menyangkut kebijakan pemerintah, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), isu militerisme, hingga percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Massa aksi datang dari sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur. Mereka membawa spanduk, poster, serta menyampaikan orasi yang menyoroti berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.
Wakil Ketua BEM Universitas Negeri Surabaya, Ulul Albab Annury, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kebijakan publik yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Di sini kami hadir bersama teman-teman dari Aliansi BEM se-Surabaya bahkan dari Jawa Timur. Kami turun aksi untuk menyuarakan berbagai tuntutan yang kami anggap penting demi kepentingan masyarakat dan masa depan bangsa,” kata Ulul.
Menurutnya, mahasiswa tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga mendorong adanya perbaikan terhadap sejumlah program yang sedang dijalankan pemerintah.
“Tuntutan yang kami sampaikan beragam. Mulai dari perbaikan menyeluruh program MBG dan KDMP, lalu menghapus praktik militerisme di ruang sipil,” ujarnya.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Mereka meminta pemerintah membangun sistem yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam penempatan pejabat publik.
“Kami juga meminta adanya sistem yang mampu memastikan pejabat yang tidak kompeten tidak terus menduduki jabatan strategis. Pemerintah harus membangun tata kelola yang lebih baik dan berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas Ulul.
Isu pemberantasan korupsi turut menjadi perhatian utama dalam aksi tersebut. Mahasiswa mendesak pemerintah bersama DPR untuk segera menyelesaikan pembahasan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang dinilai penting dalam memperkuat upaya penindakan korupsi.
“Kami juga mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Selain itu, kami berharap pemerintah bersama Bank Indonesia dapat mengambil langkah yang mampu memperkuat nilai tukar rupiah dan menjaga stabilitas ekonomi nasional,” pungkasnya.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat keamanan dan menjadi salah satu rangkaian penyampaian aspirasi mahasiswa terkait berbagai isu nasional yang berkembang dalam beberapa waktu terakhir.
Sumber: Berita Jatim
