RBN || Jakarta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan mobilisasi pegawai outsourcing untuk kepentingan politik yang dilakukan Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq (FAR). KPK menyebut para pegawai outsourcing diduga diarahkan untuk memilih Fadia dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Pekalongan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan para staf outsourcing yang tidak mendukung Fadia dalam kontestasi Pilkada diduga terancam diberhentikan atau diganti oleh personel lain. Dugaan tersebut ditemukan dalam proses penyidikan kasus yang sedang ditangani KPK terkait pengadaan jasa outsourcing di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.
“Para staf outsourcing ini, jika tidak mendukung FAR dalam kontestasi pilkada, akan diberhentikan atau diganti oleh personel lainnya. Artinya, memang di sini ada dugaan mobilisasi atau pengerahan staf-staf outsourcing ini dalam pilkada di Pekalongan,” ujar Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat (29/5/2026).
Selain dugaan ancaman pemecatan, KPK juga mengungkap bahwa Fadia diduga turut mengondisikan penempatan staf outsourcing di sejumlah dinas di Kabupaten Pekalongan. Bahkan, perusahaan milik Fadia disebut diarahkan agar memenangkan pengadaan jasa outsourcing di lingkungan pemerintah daerah tersebut.
Saat ini KPK masih terus mendalami kasus tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya penyalahgunaan jabatan dan intervensi politik dalam proses pengadaan barang dan jasa. KPK menegaskan akan mengusut tuntas perkara tersebut serta memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik penyimpangan tersebut.
Sumber: Detik News
