RBN || Jakarta
Pemerintah memangkas anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 sebesar Rp67 triliun. Pagu yang semula mencapai Rp335 triliun kini dikurangi menjadi Rp268 triliun sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Kebijakan tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Mei 2026 di Jakarta, Selasa. Menurutnya, pengurangan anggaran dilakukan agar penggunaan dana oleh Badan Gizi Nasional (BGN) lebih tepat sasaran tanpa mengurangi manfaat program bagi masyarakat.
“MBG sudah mencapai Rp75 triliun, itu 22,4 persen dari APBN yang sebesar Rp335 triliun. Tapi nanti bukan Rp335 triliun. Ada penghematan tertentu sesuai dengan instruksi Presiden, sehingga dana Badan Gizi Nasional (BGN) bisa dipakai lebih efektif dan efisien,” ujar Purbaya dikutip Antara, Rabu (20/5/2026).
Hingga 30 April 2026, realisasi anggaran MBG tercatat telah mencapai Rp75 triliun atau sekitar 22,4 persen dari alokasi awal. Dana tersebut digunakan untuk melayani sekitar 61,96 juta penerima manfaat dan mendukung operasional 27.952 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Purbaya menjelaskan pemerintah masih mengkaji skema penghematan tambahan agar pelaksanaan program tetap berjalan optimal. Presiden disebut tengah mengevaluasi pola pengelolaan anggaran dan sistem operasional program yang dijalankan BGN.
“Presiden sedang menghitung bagaimana yang terbaik penghematannya tanpa mengganggu efektivitas program itu sendiri dalam hal memberi makan murid-murid sekolah. Yang penting itu,” tuturnya.
Di tengah penyesuaian anggaran MBG, realisasi belanja negara secara keseluruhan justru mengalami kenaikan signifikan. Hingga akhir April 2026, belanja negara tercatat mencapai Rp1.082,8 triliun atau sekitar 28,2 persen dari target APBN tahun ini sebesar Rp3.842,7 triliun.
Belanja pemerintah pusat menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp826 triliun atau tumbuh 51,1 persen dibanding periode sebelumnya. Pemerintah menyebut percepatan belanja tersebut dilakukan untuk menjaga distribusi anggaran lebih merata sepanjang tahun.
Sementara itu, belanja kementerian dan lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp400,5 triliun atau naik 57,9 persen. Adapun belanja non-K/L berada di angka Rp425,5 triliun.
Di sisi penerimaan, pendapatan negara juga menunjukkan pertumbuhan 13,3 persen dengan realisasi sebesar Rp918,4 triliun. Dengan kondisi tersebut, defisit APBN hingga 30 April 2026 tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau sekitar 0,64 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Sumber: Berita Satu
