RBN || Jakarta
Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengenai kebutuhan 19 ribu ekor sapi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sempat memicu perdebatan publik. Sejumlah kalangan mempertanyakan relevansi angka tersebut, terutama karena menu berbahan daging sapi dinilai belum dominan dalam pelaksanaannya.
Sorotan juga datang dari Guru Besar Fakultas Peternakan UGM, Panjono, yang menilai angka tersebut perlu dikaji ulang secara transparan. Menurutnya, jika konsumsi sapi sebesar itu benar terjadi, maka seharusnya daging sapi lebih rutin hadir dalam menu MBG.
Menanggapi hal tersebut, Dadan memberikan klarifikasi bahwa angka 19 ribu ekor sapi bukanlah kondisi riil harian, melainkan simulasi kebutuhan. Ia menjelaskan, angka tersebut dihitung berdasarkan skenario apabila seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara serentak mengolah menu berbahan daging sapi.
“Ini hanya pengandaian. Jika satu SPPG memasak daging sapi, maka membutuhkan sekitar satu ekor. Tinggal dikalikan dengan jumlah SPPG yang beroperasi,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam satu kali proses memasak, kebutuhan daging di satu SPPG berkisar antara 350 hingga 382 kilogram, setara dengan satu ekor sapi. Namun dalam praktiknya, menu MBG disusun secara variatif dengan mengombinasikan sumber protein lain seperti ayam, telur, dan ikan.
Lebih lanjut, BGN menegaskan tidak menerapkan kebijakan menu seragam secara nasional. Pendekatan ini diambil untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus mengoptimalkan potensi lokal di setiap daerah.
Sebagai contoh, Dadan menyinggung pengalaman saat perayaan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto, di mana kebutuhan telur dalam jumlah besar sempat memicu kenaikan harga di pasar.
Melalui strategi berbasis kearifan lokal, BGN berharap program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan daerah tanpa menimbulkan tekanan berlebih pada pasar nasional.
Sumber: Detik Health
