Sumedang Awasi 312 Ribu Penerima Makan Bergizi Gratis Lewat Platform Digital
RBN || Sumedang
Pemerintah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, memanfaatkan teknologi digital untuk memperketat pengawasan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sistem tersebut memungkinkan pemerintah memantau kualitas makanan sejak disiapkan di dapur hingga diterima siswa di sekolah.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan makanan yang dibagikan sesuai dengan laporan produksi dan standar gizi yang ditetapkan. Pengawasan menjadi semakin penting karena program tersebut telah menjangkau sekitar 312 ribu penerima manfaat di Sumedang.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, mengatakan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diwajibkan menyampaikan laporan harian melalui platform digital. Informasi yang dikumpulkan mencakup menu makanan, foto, bahan baku, serta kandungan gizi dan kalori.
“Setiap hari harus dilaporkan oleh SPPG, fotonya, nilai gizi atau kalorinya, bahan-bahannya seperti apa. Di sekolah pun fotonya disampaikan melalui platform tersebut,” katanya.
Saat ini, sebanyak 109 SPPG aktif mendukung pelaksanaan program MBG di Kabupaten Sumedang. Banyaknya dapur pelayanan tersebut membutuhkan sistem pemantauan yang mampu mendeteksi ketidaksesuaian dalam penyediaan makanan.
Melalui platform digital, pemerintah dapat membandingkan dokumentasi makanan dari dapur dengan makanan yang benar-benar diterima sekolah. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan kualitas dan kesesuaian menu tetap terjaga selama proses pendistribusian.
Pihak sekolah juga diminta mengunggah foto makanan dalam kondisi utuh sebelum dikonsumsi siswa. Dokumentasi ini menjadi bukti pembanding untuk menilai kesesuaian antara laporan SPPG dan kondisi makanan di lapangan.
Selain pengawasan digital, Pemkab Sumedang berencana mengembangkan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi tersebut diharapkan membantu menganalisis kandungan gizi dan kalori berdasarkan standar yang berlaku.
Pemanfaatan teknologi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi, pemerintah berharap kualitas makanan bagi penerima manfaat dapat terus terjaga.
Sumber: Antara News