Krisis Perumahan Memanas, Spanyol Sahkan Aturan Anti-Penggusuran Jelang Pemilu
RBN || Madrid
Gelombang protes terhadap mahalnya biaya perumahan di Spanyol mendorong pemerintah mengambil langkah perlindungan bagi masyarakat. Parlemen sementara akhirnya menyetujui kebijakan pembatasan penggusuran dan spekulasi properti, Kamis (12/11/2026).
Keputusan tersebut diambil sehari setelah aksi mogok nasional menuntut hunian lebih terjangkau. Namun, keberlangsungan aturan masih menghadapi ketidakpastian menjelang pemilu nasional pada 29 November 2026.
Pemungutan suara berlangsung ketat dengan hasil 35 anggota mendukung dan 34 menolak. Dari dua dekret yang diajukan pemerintahan Perdana Menteri Pedro Sanchez, hanya satu yang berhasil disahkan.
Aturan yang disetujui mencakup perlindungan penggusuran bagi penyewa rentan hingga 2030 apabila pemerintah daerah belum menyediakan hunian alternatif. Kebijakan tersebut juga membatasi kenaikan harga sewa dan praktik pembelian properti untuk spekulasi.
Sementara itu, dekret kedua mengenai perpanjangan otomatis kontrak sewa kembali ditolak parlemen. Kelompok penentang menilai aturan tersebut berpotensi mengurangi ketersediaan rumah sewa dan memperburuk harga pasar.
Menteri Perumahan sementara, Isabel Rodriguez, menyambut pengesahan sebagian kebijakan sebagai hasil perjuangan masyarakat. Ia menghubungkan keputusan parlemen dengan demonstrasi dan pemilu yang segera berlangsung.
“Kemarin, hak atas perumahan meraih kemenangan di jalanan dan tempat kerja. Saya berharap hak tersebut kembali menang di kotak suara,” kata Rodriguez kepada anggota parlemen.
Krisis hunian semakin menjadi perhatian setelah penggusuran seorang perempuan berusia 87 tahun di Madrid disiarkan televisi nasional. Peristiwa yang kemudian diikuti kabar meninggalnya perempuan tersebut memicu kemarahan publik.
Partai Rakyat atau Popular Party (PP) menyatakan akan mencabut kebijakan tersebut apabila berhasil membentuk pemerintahan baru. Partai oposisi itu lebih memilih peningkatan pembangunan rumah dan pengurangan hambatan regulasi untuk mengatasi krisis.
Di tengah persaingan politik, persoalan harga sewa dan perlindungan penyewa menjadi isu penting menjelang pemilu. Masa depan kebijakan perumahan Spanyol akan bergantung pada perkembangan politik dan keputusan pemerintahan berikutnya.
Sumber: Liputan6